Akupedia.id, Tenggarong – Kebakaran yang melanda Desa Muara Muntai Ulu pada 9 Oktober 2026 kembali mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana di kawasan permukiman. Peristiwa di Jalan Jenderal Sudirman, RT 7, itu menghanguskan sejumlah bangunan, termasuk rumah warga dan kantor Bankaltimtara.
Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sopan Sopian, kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa penanganan kebakaran tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman saat api sudah membesar.
Ketersediaan sarana, pemetaan wilayah rawan, serta kesiapan warga dan relawan perlu menjadi bagian dari upaya pencegahan yang berkelanjutan.
Muara Muntai sendiri memiliki pengalaman menghadapi kebakaran besar. Sopan mengingat kembali kebakaran besar yang terjadi pada 2004 silam. Peristiwa itu pun menghanguskan ratusan rumah warga. Pengalaman itu, menurutnya, menjadi evaluasi penting agar kesiapan menghadapi kebakaran terus diperhatikan.
“Nah kami di Muara Muntai ya pernah juga mendapat ujian musibah yaitu dengan kebakaran karena kebakaran di wilayah pasar itu pernah terjadi di 2004 itu, menghanguskan rumah sekitar lima ratusan rumah warga masyarakat di Muara Muntai,” ujarnya, Senin (19/10/2026).
Sopan mengatakan, ketika masih menjabat sebagai kepala desa, pihaknya telah memprogramkan pembangunan titik-titik hidran di kawasan padat penduduk. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung penanganan awal ketika kebakaran terjadi.
Upaya menyiapkan sarana pemadam juga terus dilakukan bersama relawan dan pemerintah desa. Menurutnya, ketersediaan pompa dan peralatan pendukung berperan dalam membantu relawan membatasi pergerakan api saat kebakaran terbaru terjadi.
“Alhamdulillah kemarin juga kita bersama relawan juga memberikan sarana-prasarana, pompa dan sebagainya, dan Alhamdulillah desa juga memprogramkan sarana-prasarana itu, akhirnya di kejadian itu seluruh relawan ini memblok api, sehingga Alhamdulillah tidak berdampak banyak terhadap pemukiman masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Sopan menilai kesiapsiagaan tidak boleh berhenti pada penyediaan alat. Masyarakat juga perlu memahami kondisi lingkungan, mengetahui titik-titik rawan, serta bergerak cepat ketika muncul tanda kebakaran.
Pemetaan wilayah dan kesiapan penanganan harus dilakukan bersama oleh pemerintah desa, kecamatan, relawan, dan warga.
Ia mengingatkan, tanggung jawab menghadapi risiko kebakaran bukan hanya berada di tangan pemerintah maupun kelompok relawan.
Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mengantisipasi potensi bahaya juga menjadi bagian penting dalam mengurangi dampak bencana.
“Tapi kita tetap ingatkan kepada masyarakat bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Kepada pemerintah, bukan kepada relawan, tapi masyarakat kita imbau untuk selalu waspada terhadap bencana ini,” tegasnya.
Selain hidran dan pompa, Sopan mendorong penambahan alat pemadam api ringan (APAR) di titik-titik yang mudah dijangkau warga, termasuk pos terdekat. Keberadaan peralatan tersebut diharapkan membantu penanganan awal sebelum api membesar dan merambat ke bangunan lain.
“Dan mungkin kita juga perlu ada titik-titik APAR yang berada di pos terdekat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti potensi pemanfaatan sumber air yang tersedia di lingkungan masyarakat. Penampungan air, tandon, hingga embung yang dibangun secara swadaya dinilai dapat dimaksimalkan sebagai dukungan ketika terjadi kebakaran.
“Bagaimana pemanfaatan embung air ini yang dibuat oleh swadaya masyarakat. Misalnya mereka ada penampungan tandon ataupun terpal itu memang harus,” tuturnya.
Menurut Sopan, pengalaman kebakaran di Muara Muntai harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kesiapan di tingkat lingkungan.
Pemetaan kawasan rawan, ketersediaan sumber air, peralatan pemadam, serta keterlibatan masyarakat perlu berjalan beriringan agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan dampak kebakaran dapat ditekan. (Adv/DPRD Kukar)
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
