Akupedia.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mulai menyiapkan langkah recovery pascakebakaran yang menghanguskan 75 bangunan di kawasan Jalan Danau Aji dan Jalan Am Alimuddin, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, pada Senin (5/10/2026) lalu.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan, proses pemulihan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar korban, tetapi juga mencakup penanganan kondisi psikologis hingga penataan kawasan permukiman.
Hal itu disampaikan Aulia saat meninjau posko bantuan kebakaran dan dapur umum di RT 33 Kelurahan Melayu, Kamis (8/10/2026). Dalam agenda tersebut, ia turut menyerahkan sejumlah bantuan kepada warga yang menjadi korban.
“Hari ini kita melihat kondisi pascakebakaran yang melanda warga kita di Jalan Danau Aji dan memang korbannya cukup banyak. Ini termasuk salah satu kebakaran terbesar yang terjadi di Kutai Kartanegara,” kata Aulia.
Aulia memastikan bahwa pemerintah daerah berupaya mempercepat proses recovery dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, hingga masyarakat dan relawan.
Menurutnya, kebutuhan warga di lokasi pengungsian juga terus dipetakan agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi mereka.
Salah satunya kebutuhan perlengkapan memasak yang sebelumnya menjadi kendala warga karena bantuan bahan makanan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa peralatan memasak.
Pemkab Kukar kemudian berkoordinasi dengan Baznas untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Hari ini juga Basnaz menurunkan bantuan untuk perlengkapan memasak. Karena seandainya bahan baku masakannya banyak tapi peralatan masaknya tidak ada, bahan makanan tidak bisa terolah dengan baik,” ujarnya.
Selain kebutuhan pokok, Aulia menyebut pemulihan juga diarahkan agar aktivitas harian warga tidak terhenti. Pemerintah memastikan kebutuhan perlengkapan sekolah bagi anak-anak korban serta kebutuhan perlengkapan kerja bagi warga yang terdampak dapat dipenuhi.
“Jangka pendek adalah kita memastikan bahwa proses aktivitas sehari-hari warga masyarakat kita itu tidak terganggu. Bagi yang bersekolah itu perlengkapan sekolahnya terpenuhi, bagi yang bekerja itu perlengkapan kebutuhan pekerjaannya terpenuhi, permakanannya terpenuhi,” jelasnya.
Namun, recovery tidak berhenti pada penanganan kebutuhan jangka pendek. Pemkab Kukar juga mulai mengevaluasi persoalan infrastruktur kawasan yang dinilai turut menyulitkan proses pemadaman saat kebakaran terjadi.
Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan akses kendaraan pemadam dan ketersediaan air di kawasan permukiman padat.
Aulia mengatakan, berdasarkan evaluasi bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan), proses pemadaman yang dalam kondisi normal umumnya dapat dilakukan kurang dari 30 menit, pada kebakaran tersebut membutuhkan waktu hingga sekitar dua jam.
“Kemarin itu sampai dua jam pemadaman baru bisa dilakukan atau diselesaikan,” ungkapnya.
Kondisi tersebut mendorong Pemkab Kukar untuk menyiapkan penguatan sistem penyediaan air di kawasan padat penduduk. Salah satu opsi yang disiapkan adalah memanfaatkan dana RT pada tahun depan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing wilayah.
Menurut Aulia, kebutuhan setiap RT tidak bisa disamaratakan. Karena itu, pemerintah akan melakukan pemetaan terlebih dahulu, termasuk menentukan titik-titik yang sulit dijangkau kendaraan pemadam serta kebutuhan sistem pengairan untuk menghadapi potensi kebakaran.
“Untuk kawasan-kawasan padat penduduk di Tenggarong ini salah satu penguatan kita untuk dana RT tahun depan adalah bagaimana kita memastikan ketersediaan air di setiap sudut-sudut tempat yang sulit untuk dijangkau oleh kendaraan,” katanya.
Tak hanya persoalan fisik, pemerintah juga meminta jajaran kelurahan melakukan pemantauan terhadap kondisi psikologis 75 kepala keluarga yang terdampak.
Aulia menilai trauma pascakebakaran perlu menjadi perhatian karena bencana tersebut berpotensi meninggalkan tekanan psikologis bagi warga.
“Ini tentunya merupakan pekerjaan besar, tidak hanya bisa dikerjakan oleh pemerintah semata, akan tetapi melalui komunitas-komunitas kita untuk saling memonitor satu dengan yang lain,” ujarnya.
Untuk jangka menengah dan panjang, Pemkab Kukar juga membuka kemungkinan melakukan penataan kawasan agar persoalan akses dan penanganan bencana tidak kembali menjadi kendala apabila kejadian serupa terjadi.
“Kita berusaha untuk menata daerah ini sehingga ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari terjadi ,” pungkasnya. (Adv/Ara)
