Akupedia.id, TENGGARONG – Jalan Madinah menuju kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara tidak bermula dari panggung politik. Sebelum menjadi legislator, ia lebih dulu melewati dunia administrasi perusahaan, keuangan, hingga 12 tahun memimpin Desa Santan Ilir, Kecamatan Marangkayu.
Kini, Madinah duduk sebagai anggota DPRD Kutai Kartanegara periode 2024–2029 dari Fraksi PDI Perjuangan. Perjalanan itu menjadi babak baru dari pengalamannya selama lebih dari dua dekade di bidang administrasi, keuangan, pemerintahan, dan pelayanan masyarakat.
Karier Madinah bermula di sektor swasta. Pada 2001–2006, ia bekerja di bagian administrasi produksi PT Rian Eka Pratama. Pekerjaannya berkutat pada pengelolaan data, dokumen, pencatatan, hingga pengarsipan kegiatan produksi.
Selepas dari sana, Madinah bergabung dengan PT Transteck Engineering pada 2007–2009. Di perusahaan tersebut, ia bekerja di bidang accounting dengan menangani administrasi dan pencatatan keuangan, pengelolaan dokumen, serta membantu penyusunan laporan administrasi keuangan.
Perjalanan kariernya berubah pada 2010. Madinah masuk ke pemerintahan desa dan dipercaya menjadi Kepala Desa Santan Ilir. Jabatan tersebut diembannya selama dua periode hingga 2022, atau selama 12 tahun.
Di desa, pekerjaannya tak lagi sebatas berhadapan dengan dokumen. Ia bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga, pelayanan publik, pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat.
Selama memimpin Santan Ilir, Madinah mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Ia juga terlibat dalam penyusunan serta pengawalan program pembangunan desa dan membangun koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kabupaten, lembaga desa, serta tokoh masyarakat.
Pengalaman belasan tahun berada di pemerintahan desa itu, kata Madinah, memberinya kesempatan melihat kebutuhan masyarakat dari dekat.
“Sebelum saya menjadi anggota DPRD Kutai Kartanegara, saya sebagai Kepala Desa dua periode dari tahun 2010 sampai 2022. Dari pengalaman tersebut memberikan banyak pelajaran tentang kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong saya untuk berkontribusi lebih luas melalui jalur legislatif,” kata Madinah, Rabu, 23 September 2026.
Dari Santan Ilir Menuju Parlemen
Selepas memimpin desa, Madinah memilih memperluas ruang pengabdiannya melalui jalur politik. Ia mengatakan keputusan tersebut berangkat dari keinginan membawa aspirasi masyarakat ke tingkat pengambilan kebijakan.
“Motivasi saya sederhana, yaitu ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program yang benar-benar bermanfaat. Politik merupakan sarana untuk menghadirkan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat,” ujarnya.
Madinah kemudian memilih bergabung dengan PDI Perjuangan. Kesamaan pandangan mengenai gotong royong, kebersamaan, serta keberpihakan kepada masyarakat menjadi alasan yang disebutnya mendasari pilihan politik tersebut.
“Saya memilih bergabung dengan PDI Perjuangan karena memiliki kesamaan visi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya masyarakat kecil,” tuturnya.
Dukungan masyarakat, keluarga, relawan, dan partai kemudian mengantarkan Madinah menjadi anggota DPRD Kukar periode 2024–2029.
Di parlemen, ia menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Tugas lainnya adalah menyerap serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan membangun koordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat daerah, pemerintah desa, serta masyarakat.
Kini Madinah duduk sebagai anggota Komisi II DPRD Kukar. Perhatiannya antara lain diarahkan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, dan penguatan perekonomian masyarakat.
“Saya ingin memastikan setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi warga,” katanya.
Dekat dengan Petani, Nelayan, dan Pelaku UMKM
Di luar aktivitas politik, Madinah merupakan ibu dari empat orang anak. Pengalaman panjang memimpin Desa Santan Ilir membuatnya terbiasa berhadapan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Ia juga dikenal dekat dengan berbagai kelompok masyarakat, terutama petani, nelayan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kedekatan dengan kelompok-kelompok tersebut ikut mewarnai perhatian Madinah setelah berpindah dari pemerintahan desa ke parlemen.
Persoalan pertanian, perikanan, usaha masyarakat hingga pembangunan infrastruktur menjadi isu yang ingin terus dikawalnya melalui Komisi II DPRD Kukar.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan III, Madinah menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan yang membutuhkan perhatian. Infrastruktur menjadi salah satunya.
Selain itu, ia menyoroti penguatan sektor pertanian dan perkebunan, perluasan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, pengembangan sumber daya manusia, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
Menjaga Pintu Komunikasi dengan Warga
Berpindah dari kantor desa ke gedung parlemen tidak membuat Madinah ingin kehilangan komunikasi langsung dengan masyarakat.
Reses dan kunjungan lapangan menjadi ruang untuk bertemu warga. Komunikasi juga dilakukan melalui telepon dan WhatsApp untuk menerima berbagai persoalan dan aspirasi dari masyarakat.
“Dengan begitu, saya dapat mengetahui kebutuhan masyarakat secara langsung,” ungkapnya.
Namun membawa aspirasi warga ke parlemen, menurut Madinah, tidak selalu berujung pada realisasi. Banyaknya kebutuhan masyarakat harus diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan.
“Tantangan terbesar adalah menyelaraskan berbagai aspirasi masyarakat dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas pembangunan. Namun, melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, saya berupaya mencari solusi terbaik bagi masyarakat,” jelasnya.
Kuliah di Tengah Kesibukan sebagai Legislator
Di tengah tugasnya sebagai anggota DPRD, Madinah masih melanjutkan pendidikan. Ia tengah menempuh program S1 Administrasi Publik di Universitas Kutai Kartanegara. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan di SMK Kesatuan 2 Samarinda dengan bidang Sekretaris.
Latar belakang itu melengkapi perjalanan panjang Madinah. Dari administrasi produksi, accounting, pemerintahan desa, hingga akhirnya berada di lembaga legislatif.
Memasuki masa jabatan hingga 2029, Madinah mengatakan ingin mengawal pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Perhatian juga ia berikan kepada generasi muda, terutama perempuan yang ingin mengambil bagian dalam politik. Menurut Madinah, perempuan tidak perlu ragu memasuki ruang politik selama memiliki pengetahuan, integritas, dan semangat melayani.
“Politik adalah ruang pengabdian untuk membawa perubahan. Bekali diri dengan ilmu, integritas, semangat melayani, dan jangan takut menyampaikan gagasan demi kemajuan daerah,” pesannya.
Dari meja administrasi perusahaan, memimpin Desa Santan Ilir selama 12 tahun, hingga akhirnya duduk di DPRD Kukar, ruang pengabdian Madinah terus berubah.
Kini ruang itu lebih luas. Bersamaan dengan itu, tanggung jawab yang dipikul pun bertambah: membawa suara masyarakat yang dahulu ditemuinya di desa ke ruang tempat kebijakan daerah dibahas.
Madinah berharap pembangunan Kutai Kartanegara ke depan semakin merata dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.
“Harapan saya adalah terwujudnya Kutai Kartanegara yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Saya ingin masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara adil sehingga kualitas hidup mereka terus meningkat,” pungkasnya.
