Akupedia.id, Tenggarong – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) daerah pemilihan (Dapil) I, Fatlon Nisa, mendorong pembangunan jaringan hidran sebagai langkah antisipasi kebakaran di kawasan permukiman padat.
Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi kebakaran yang terjadi di Jalan Danau Aji, Jalan Danau Lipan dan Jalan Ali Mudin, Tenggarong, Senin (5/10/2026). Dalam insiden tersebut, api menghanguskan sekitar 75 bangunan.
Fatlon mengatakan, musibah tersebut menjadi perhatian serius karena merupakan salah satu kebakaran terbesar yang pernah terjadi di Kelurahan Melayu.
“Kalau terkait dari kami, tadi saya sudah sampaikan juga dengan Pak Ketua DPR. Kemarin ada salah satu pokok-pokok pikiran saya terkait hidran, sudah kita bangun, cuma mungkin belum maksimal karena jaringannya belum ada,” kata Fadlon, Selasa (6/10/2026).
Menurutnya, keberadaan hidran yang telah dibangun belum dapat dimanfaatkan secara optimal lantaran belum didukung jaringan distribusi air yang memadai. Hal itu, kata dia juga menjadi salah satu faktor sulitnya penanganan kebakaran di wilayah tersebut.
Karena itu, DPRD akan mendorong pembangunan jaringan hidran dalam pembahasan anggaran tahun 2027.
“Mudah-mudahan di 2027 ini kita dorong kembali untuk jaringannya. Hidrannya sudah ada, tinggal jaringan yang akan kita selesaikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fatlon menjelaskan bahwa sebelumnya rencana pembangunan jaringan hidran tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) DPRD bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kukar.
Ia pun berharap keberadaan jaringan hidran dapat mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran, khususnya di kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.
Selain itu, Fatlon juga menilai penataan kawasan permukiman perlu menjadi perhatian bersama.
Menurutnya, kondisi rumah yang saling berdempetan serta faktor cuaca dan angin turut mempercepat penyebaran api dalam kebakaran yang terjadi.
Terkait kemungkinan relokasi warga terdampak, Fatlon menyebut hal tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Semoga Pemkab dan DPR bisa berkolaborasi sesuai apa yang diharapkan masyarakat,” katanya.
Ia berharap berbagai langkah antisipasi yang dilakukan dapat meminimalkan risiko kebakaran serupa di masa mendatang.
“Harapan kita jangan sampai musibah seperti ini terulang lagi,” pungkasnya. (Adv/Ara)
