Akupedia.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan bahwa realisasi kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
Hingga awal Juni 2026, belum seluruh kegiatan dapat dijalankan karena pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menyampaikan bahwa Bupati Kukar telah memberikan arahan agar seluruh perangkat daerah menjalankan program berdasarkan kemampuan anggaran yang benar-benar tersedia. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus memastikan seluruh kewajiban pemerintah dapat dipenuhi.
Menurutnya, Pemkab Kukar tidak ingin menghadapi persoalan utang pada akhir tahun anggaran maupun kondisi di mana kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat diselesaikan karena keterbatasan dana.
“Pak Bupati mengarahkan kepada kami, pengelolaan keuangan daerah harus berbasis pada anggaran yang kita miliki. Jangan sampai ada utang di akhir tahun, kemudian jangan sampai ada kegiatan yang tidak bisa dipenuhi, apalagi yang berkenaan dengan masyarakat dalam skala besar,” ujar Sunggono, Selasa (9/6/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini berupaya menyesuaikan pelaksanaan program dengan kemampuan keuangan yang tersedia. Karena itu, kegiatan yang dianggap prioritas akan didahulukan untuk direalisasikan.
Sunggono juga menegaskan bahwa berbagai program yang menjadi perhatian DPRD Kukar tetap menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah daerah. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi kas daerah agar tidak menimbulkan masalah keuangan di kemudian hari.
“Dalam konteks itu ada kepentingan dan kegiatan yang juga menjadi atensi Bapak-Bapak di DPRD. Saya kira itu sudah jelas. Intinya, kalau ada kemampuan anggaran dan uangnya tersedia, maka yang menjadi prioritas akan kita laksanakan terlebih dahulu,” katanya.
Pemkab Kukar berharap langkah tersebut dapat menjaga keberlangsungan program pembangunan tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.
Pemerintah juga memastikan kegiatan yang menyentuh kepentingan masyarakat luas tetap menjadi perhatian utama dalam penentuan prioritas anggaran.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
