Akupedia.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mulai merumuskan arah pembangunan daerah tahun 2027 dengan menetapkan enam prioritas utama.
Hal tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD tahun 2027 yang digelar di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Senin (20/4/2026).
Plt Kepala Bappeda Kukar, Syarifah Vanesa Vilna, menjelaskan bahwa tema pembangunan tahun 2027 berfokus pada pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan. Tema ini merupakan hasil integrasi antara arah pembangunan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dengan tetap mempertimbangkan potensi di masing-masing wilayah.
“Jadi kita melihat potensi berdasarkan arah strategis yang ada di RKP nasional maupun provinsi, tetapi tetap memperhatikan potensi kewilayahan. Integrasi itu yang kemudian kita masukkan,” ujarnya.
Tema tersebut kemudian diturunkan ke dalam enam prioritas pembangunan daerah, mulai dari pengembangan ekonomi kewilayahan, integrasi pariwisata, peningkatan infrastruktur dan layanan dasar, penguatan kapasitas aparatur, peningkatan ketahanan sosial dan budaya, hingga penguatan ketahanan lingkungan melalui pengelolaan sampah terpadu.
“Keenam prioritas ini harus bersinergi dengan Program Asta Cita Presiden dan diintegrasikan dengan 17 program dedikasi Bupati,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa Musrenbang RKPD 2027 menjadi momentum penting untuk menyatukan seluruh arah pembangunan dari tingkat bawah hingga kabupaten.
Menurutnya, proses perencanaan dimulai dari Musrenbang desa dan kelurahan, dilanjutkan ke kecamatan, hingga akhirnya dirumuskan di tingkat kabupaten agar selaras dengan RPJMD dan kondisi riil di lapangan.
“Kita mengelaborasi dan menyatukan seluruh usulan tersebut, sehingga pembangunan di Kutai Kartanegara bisa lebih tajam dan tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa di tengah keterbatasan fiskal daerah, pemerintah harus mampu menyusun kebijakan yang lebih selektif, fokus, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas belanja daerah harus dijaga dengan orientasi pada pelayanan dasar, perlindungan sosial, serta sinergi dengan program nasional.
Selain itu, Bupati juga mendorong peningkatan peran sektor swasta dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya pada layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Optimalisasi peran camat, lurah, dan kepala desa juga dinilai penting untuk memastikan permasalahan di masyarakat dapat teridentifikasi dan ditangani secara cepat.
Ia juga menekankan perlunya perubahan pola kerja aparatur pemerintah agar lebih inovatif, efisien, dan terintegrasi berbasis teknologi digital, serta tidak lagi mengandalkan pola kerja konvensional.
Dalam arah kebijakan tahun 2027, Pemkab Kukar turut mendorong optimalisasi aset daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pengembangan destinasi wisata strategis Pulau Kumala dan Waduk Panji, serta pemanfaatan aset pemerintah melalui kerja sama dengan dunia usaha.
Di sektor ekonomi, pemerintah juga akan memperkuat ekosistem produksi terintegrasi berbasis pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, termasuk dukungan melalui Kredit Kukar Idaman Terbaik dan penguatan distribusi sarana produksi.
“Semua ini diarahkan agar pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi, pelayanan dasar, maupun kualitas lingkungan,” tegasnya.
Hasil Musrenbang ini nantinya akan dituangkan dalam dokumen RKPD tahun 2027, yang selanjutnya dibahas bersama DPRD dalam penyusunan KUA-PPAS untuk mendapatkan pengesahan.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah juga memaparkan kerangka kebijakan pembangunan tahun 2027 yang mendapat respons positif dari para peserta.
Berbagai masukan yang disampaikan turut memperkaya strategi pembangunan, dan seluruh hasil pembahasan telah dituangkan dalam berita acara yang telah ditandatangani.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
