Akupedia.id, Tenggarong – Isu penghapusan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk tahun 2027 terus bergulir dan memicu beragam spekulasi di ruang publik. Namun, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memilih untuk tidak banyak memberikan tanggapan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, secara tegas menyatakan enggan berbicara lebih jauh terkait isu tersebut. Ia menilai, kebijakan Bankeu sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Untuk Bankeu, kami tidak ingin terlalu jauh berkomentar karena itu ranah provinsi,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Sikap tersebut pun sekaligus menegaskan adanya batas kewenangan dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, setiap pemerintahan memiliki rencana strategis lima tahunan masing-masing, termasuk dalam menentukan arah kebijakan anggaran dan realisasi bantuan keuangan.
Di sisi lain, pernyataan yang cenderung menahan diri ini juga memunculkan pertanyaan, mengingat Bankeu selama ini menjadi salah satu penopang pembiayaan program di daerah. Meski demikian, Pemkab Kukar memilih menempatkan diri pada posisi normatif.
“Kalau usulan kami didukung, tentu kami bersyukur. Tapi kalau tidak, pasti ada pertimbangan dari provinsi,” tambahnya.
Ia menegaskan, fokus pemerintah kabupaten saat ini adalah memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan optimal dan akuntabel, tanpa bergantung penuh pada bantuan dari provinsi.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa mekanisme pengawasan juga memiliki jalurnya masing-masing. Kebijakan pemerintah provinsi menjadi ranah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, sementara kebijakan pemerintah kabupaten diawasi oleh DPRD Kukar.
Ia menilai, jika batas kewenangan tidak dijaga, maka berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Kalau semua saling mencampuri, justru terlihat tidak tertib dan masyarakat bisa bingung,” tegasnya.
Meski memilih irit bicara terkait polemik Bankeu, Pemkab Kukar memastikan tetap mengedepankan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran daerah, sebagai langkah menjaga stabilitas pembangunan di tengah ketidakpastian dukungan bantuan keuangan dari provinsi.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
