Akupedia.id, Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, mengungkapkan kebutuhan anggaran pembenahan jalan lingkungan di daerah mencapai hampir Rp3 triliun, seiring total panjang jalan yang perlu ditangani diperkirakan sekitar 2.000 kilometer.
Namun, untuk tahun 2026, pemerintah daerah baru mampu mengalokasikan sekitar Rp60 miliar, sehingga penanganan jalan lingkungan dipastikan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Memang tidak bisa sekaligus, kita kerjakan pelan-pelan, tapi yang penting terukur dan jelas capaiannya,” ujar Aulia usai audiensi bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) di rumah jabatan bupati.
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Kukar turut membahas persoalan mendasar yang selama ini menghambat pembangunan jalan lingkungan, yakni belum terintegrasinya data antar pemangku kepentingan.
Aulia menyebut, selama ini masing-masing pihak seperti Perkim, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, hingga usulan dari kecamatan dan desa berjalan dengan data sendiri-sendiri, sehingga menyulitkan pengukuran kinerja pembangunan.
“Perkim punya data sendiri, pokir sendiri, kecamatan dan desa juga sendiri. Akhirnya kita tidak punya indikator kinerja yang jelas,” tegasnya.
Untuk itu, Pemkab Kukar kini menyepakati penggunaan satu data terpadu sebagai acuan utama pembangunan jalan lingkungan. Seluruh program ke depan wajib mengacu pada data tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih perencanaan.
“Ke depan tidak boleh lagi beda-beda. Semua harus masuk dalam satu data, supaya kita tahu persis mana yang sudah dikerjakan dan mana yang menjadi prioritas,” lanjutnya.
Selain pembenahan tata kelola, pemerintah daerah juga menekankan peningkatan kualitas pembangunan jalan lingkungan. Aulia menyebut, pembangunan tidak hanya sebatas pengerasan jalan, tetapi harus dilengkapi dengan sistem drainase dan pengaturan elevasi yang baik.
“Jalan lingkungan itu harus lengkap, ada paritnya supaya aliran air lancar, dan elevasinya diperhatikan agar tidak terjadi genangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, jalan lingkungan merupakan infrastruktur yang paling dekat dengan masyarakat karena berada langsung di kawasan permukiman, sehingga dampaknya sangat dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
“Yang paling dirasakan masyarakat itu justru jalan lingkungan, karena itu yang ada di sekitar tempat tinggal mereka,” katanya.
Dalam aspek teknis, Bupati Aulia juga mendorong efisiensi anggaran dengan menyesuaikan jenis material berdasarkan kondisi lapangan. Untuk jalan yang tidak dilalui kendaraan berat, penggunaan aspal dinilai lebih efektif dibandingkan beton.
“Kalau tidak dilalui kendaraan berat, kita sarankan pakai aspal karena lebih murah dan bisa menjangkau lebih panjang. Tapi kalau dilalui kendaraan berat, tetap harus pakai rigid atau beton,” tutupnya.
Dengan kebutuhan yang besar dan anggaran yang masih terbatas, Pemkab Kukar menargetkan pembenahan jalan lingkungan dapat berjalan bertahap namun terarah, melalui perencanaan berbasis satu data dan kesepahaman lintas sektor.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
