Akupedia.id, Samarinda – Insiden kapal tongkang yang kembali menabrak fender pelindung Jembatan Mahakam pada Minggu malam (8/3/2026) mendapat sorotan serius dari kalangan legislatif di Kalimantan Timur.
Peristiwa tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur, tetapi juga berpotensi mengganggu distribusi logistik serta aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa kejadian tabrakan kapal tongkang di kawasan Sungai Mahakam tidak boleh dianggap sebagai peristiwa biasa yang selesai hanya dengan mekanisme ganti rugi.
Menurutnya, sejumlah jembatan yang melintasi Sungai Mahakam memiliki peran strategis dalam menghubungkan berbagai wilayah sekaligus menopang arus distribusi barang di Kalimantan Timur.
Beberapa jembatan penting seperti Jembatan Mahakam, Jembatan Mahkota II, hingga Jembatan Mahakam Ulu menjadi jalur vital bagi mobilitas masyarakat serta distribusi logistik antarwilayah.
“Ini modal vitalnya Kaltim untuk transportasi penghubung dan ekonomi kemasyarakatan. Memang begitu seriusnya Samarinda ini menjadi penghubung akses antar Kabupaten/Kota, ini yang mesti disadari bersama,” ujarnya, Kamis (12/3/2026).
Ananda juga menyinggung kejadian sebelumnya yang sempat terjadi di Jembatan Mahakam Ulu, ketika beberapa kali insiden tabrakan tongkang membuat jembatan tersebut harus ditutup sementara untuk dilakukan uji dinamis.
Penutupan tersebut berdampak pada aktivitas distribusi barang karena kendaraan logistik harus memutar jalur lebih jauh untuk menuju kawasan pergudangan, pasar, hingga distributor bahan pokok.
Akibatnya, proses distribusi menjadi lebih lambat dan biaya pengiriman barang meningkat.
“Jalur distribusi, jalur logistik, transportasi kita utamanya di situ. Kalau jembatan bermasalah, dampaknya banyak, ekonomi kita tumbuh tapi melambat, distribusi logistik terhambat, ujung-ujungnya inflasi karena harga barang jadi naik,” tegasnya.
Selain menyoroti dampak ekonomi, ia juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas pelayaran di Sungai Mahakam.
Menurutnya, otoritas maritim seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Pelindo, serta instansi terkait lainnya perlu memastikan seluruh standar operasional prosedur pengolongan kapal berjalan dengan disiplin.
Penggunaan kapal pandu, escort, maupun assist harus dilakukan secara optimal untuk meminimalkan risiko kecelakaan saat kapal melintas di bawah jembatan.
“Infrastruktur ini mesti kita jaga bersama, para pengusaha dibantu otoritas maritim yang ada saya yakin dapat memperbaiki sistem keamanan yang ada, serta meminimalisir insiden serupa terjadi,” katanya.
Ia juga mendorong agar ada sanksi yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab agar insiden serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
“Harus ada sanksi tegas, supaya kerjanya lebih hati-hati. Bukan cuma penabraknya, tapi sistem pengawasannya juga dievaluasi,” pungkasnya.
