Portalborneo.or.id, Kutai Kartanegara – Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) menjadi agenda rutin DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap masyarakat, dalam rangka meningkatkan pengetahun serta arahan agar dapat diimplementasikan dengan baik guna kesejahteraan bersama.
Untuk itu, kali ini Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, menggelar Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda), Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum, Sabtu (20/5/2023), berlangsung di Kampung Terang, Amborawang Laut.
Pada agenda tersebut, Samsun menyampaikan bahwasannya momen Sosperda seyogianya juga merupakan ajang masyarakat mengadukan permasalahan yang ada di daerah mereka.
Beberapa permasalahan yang disampaikan, salah satunya yang menarik perhatian adalah soal banjir efek tambang, yang sangat berpengaruh terhadap lahan pertanian, tukas Samsun.
“Masyarakat menginginkan adanya normalisasi sungai, Karena sungai dipenuhi oleh sedimen efek tambang, banjir tak terelakkan, lahan tanaman tenggelam. Padahal, masyarakat didominasi pekerja di pertanian. Jangan sampai tambang merusak semua,” kata Bendahara DPD PDI Perjuangan Kaltim.
Samsun menegaskan, persoalan ini tentu pihaknya akan coba mengakomodir, untuk segera dilakukan normalisasi sungai, agar meminimalisir banjir sehingga lahan pertanian bisa digunakan maksimal.
“Juga persoalan tambang, kita minta petugas yang berwenang bisa melakukan tindakan nyata,” tegas Samsun.
Hadir menjadi narasumber yakni Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Roy Hendrayanto, sekaligus praktisi hukum di Provinsi Kaltim, yang menjelaskan dengan detail, bagaimana negara hadir dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu.
(Tim Redaksi Portalborneo.or.id/Frisca)
