Akupedia.id, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap sistem parkir di kota tersebut setelah ditemukan dugaan kesalahan administrasi yang berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pengelolaan parkir saat ini dan menegaskan perlunya perbaikan sistem agar lebih transparan dan akuntabel.

Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan awal Januari 2025, ditemukan bahwa uang hasil parkir yang seharusnya masuk ke kas daerah tidak sepenuhnya disetorkan. Seorang juru parkir (jukir) di kawasan Jalan KH. Abul Hasan, Pasar Pagi, melaporkan pendapatan mingguan sebesar Rp800 ribu hingga Rp1 juta, tetapi hanya menyetor Rp70 ribu ke Dinas Perhubungan (Dishub). Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: ke mana sisa uang tersebut mengalir?

Sebagai langkah perbaikan, Pemkot Samarinda berencana menerapkan sistem pengelolaan parkir berbasis digital dan pembayaran nontunai. Sistem ini diharapkan mampu mengurangi potensi kebocoran pendapatan serta meningkatkan transparansi. Namun, banyak warga mempertanyakan efektivitas kebijakan ini jika tidak dibarengi dengan pengawasan ketat dan sanksi tegas terhadap oknum yang bermain di lapangan.

Selain permasalahan administrasi, parkir liar juga menjadi momok bagi warga Samarinda. Dishub Samarinda telah menertibkan puluhan kendaraan yang parkir sembarangan di kawasan Teras Samarinda. Namun, warga mengeluhkan bahwa tindakan ini seolah hanya tegas di beberapa titik tertentu, sementara banyak area lain masih dikuasai parkir liar tanpa pengawasan yang jelas.

Masalah parkir di Samarinda semakin membuat warga kesal karena tidak hanya menguras kantong tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan. Masyarakat berharap Pemkot benar-benar serius menangani permasalahan ini, bukan hanya wacana tanpa aksi nyata. Jika tidak segera diperbaiki, kekacauan ini bisa semakin parah dan merugikan banyak pihak.

Sumber: TribunKaltim
Penulis: FebriaDV