Ketua Komisi IV DPRD Sri Puji Astuti Tanggapi Polemik Kesejahteraan Guru Kota Samarinda

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.

Portalborneo.or.id, Samarinda – Polemik kesejahteraan guru di Kota Samarinda beberapa hari ini menjadi perbincangan hangat, hal tersebut ditanggapi dengan serius oleh Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Sri Puji Astuti.

Oleh sebab itu Ketua Komisi IV, menjadi salah satu narasumber dalam dialog pendidikan yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Samarinda, di Cafe Sulaiman, Jalan Juanda, Kelurahan Air Putih.

Guna menjelaskan permasalahan kesejahteraan guru di kota ini, serta mengutarakan ide untuk memecahkan polemik yang sempat di pertanyakan oleh demonstran guru beberapa hari lalu di Balaikota.

Baca juga  DP3A Kukar Mencatat Sebanyak 53 Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak

Puji sapaan karibnya menegaskan, kurangnya anggran tidak boleh menjadi alasan tersendiri bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam upaya kesejahteraan para guru.

Kemudian dirinya menyampaikan, Pemkot Samarinda dapat memanfaatkan dana Corporate Social Responbility (CSR) dari perusahaan yang berada di Kota Tepian, dan Badan Amal Zakat Nasional (Baznas), hal tersebut lah yang diterapkan oleh sejumlah daerah di pulau Jawa.

“”Di Yogyakarta dan Surabaya mereka pakai Baznas, di Bandung mereka menggunakan CSR untuk meningkatkan kesejahteraan guru,” ucap Puji, usai kegiatan dialog pendidikan, Kamis (6/10/2022).

Baca juga  Kolaborasi Pemkab dan Warga, Kunci Sukses Pertanian Maluhu

Maka dari itu, dirinya beranggapan, kesejahteraan guru tetap lah menjadi suatu hal yang utama untuk diperhatikan.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, mendukung langkah Pemkot yang akan mengusulkan bantuan keuangan (Bankeu) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam upaya kesejahteraan guru dan perawat di kota ini.

Sebagai informasi, usulan bankeu ini direncanakan akan disampaikan Pemkot Samarinda pada Senin, 10 Okteober 2022 mendatang.

“Guru selain mendapatkan gaji, dia juga harus sejahtera. Mungkin ada beasiswa untuk anak-anaknya, jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, serta jaminan kecelakaan kerja untuk memudahkan guru,” tuturnya.

Baca juga  Perempuan Kepala Keluarga di 7 Kecamatan Akan Ikuti Bimtek

Dikonfirmasi secara terpisah, Walikota Samarinda Andi Harun menjelaskan, pemkot tak mungkin berharap besar terhadap suntikan dana melalui CSR dan Baznas dalam upaya mensejahterakan guru dan perawat.

“Karena CSR sektor pemanfaatannya tidak khusus untuk pendidikan, tidak akan optimal. Bayangkan waktu Covid-19 kami mengirim ke beberapa perusahaan, tidak optimal. Kita tidak bisa paksakan. Sesuatu yang ingin kita biayai bersifat tetap, tidak mungkin kita harapkan dari sumber yang tidak tetap,” tegas Andi Harun, kepada awak media.

“Sementara baznas, kebutuhan untuk mereka saja tidak cukup,” tutupnya.

(Tim Redaksi Portalborneo.or.id/ADV/Nfl)

Berita Lainnya

© Copyright 2022 - 2023 Akupedia.id, All Rights Reserved