Rekrutmen massal TNI AD dengan target 24.000 tamtama akan segera menjadi isu penting di ruang parlemen. Anggota Komisi I DPR akan mendesak evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa penambahan personel sejalan dengan kebutuhan pertahanan nasional dan efisiensi anggaran  .

Komisi I telah merencanakan rapat khusus dengan TNI AD, Kemenhan, dan Kemenkeu guna membahas secara strategis apakah formasi batalyon teritorial pembangunan benar-benar dibutuhkan atau justru menambah beban anggaran. Rapornya untuk dipastikan tidak hanya retorika politik  .

Dalam rapat tersebut, Komisi I akan menyoroti potensi overlap tugas antara batalyon baru dengan struktur teritorial yang telah ada, seperti Kodim dan Koramil, agar anggaran tidak terbuang sia-sia. Fokus akan diarahkan pada kejelasan coverage wilayah dan prioritas fungsi pasukan tersebut  .

Koalisi sipil juga berencana menyampaikan masukan resmi mengenai prinsip reformasi TNI, agar struktur tidak melebar ke urusan sipil. Koalisi akan menyerukan agar anggaran untuk fungsi sipil difokuskan pada peningkatan kapasitas tempur demi menjaga kedaulatan negara  .

Dalam waktu dekat, publik akan menyaksikan kolaborasi antara DPR dan lembaga sipil dalam menguji arah kebijakan ini, menuntut agar reformasi keamanan dan alokasi sumber daya diarahkan pada perlindungan kedaulatan negara, bukan multidimensi fungsional TNI.