Portalborneo.or.id – Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (6/4/2023).
Sebelumnya Muhammad Adil sempat menjadi sorotan karena mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setan dan iblis.
Bahkan, M Adil sempat mengancam akan angkat senjata dan bergabung dengan Malaysia jika pemerintah pusat tidak membagi dana bagi hasil (DBH) minyak bumi secara tidak adil.
“Pertanyaannya, minyaknya banyak duitnya besar, kok dapatnya malah berkurang. Ini kenapa? Apakah uang saya dibagi di seluruh Indonesia? Makanya maksud saya, kalau bapak nggak mau ngurus kami, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasih kan kami ke negeri sebelah [Malaysia],” ucapnya kala itu.
Adil meminta pemerintah untuk menghentikan pengeboran di wilayahnya, apabila tidak ada penambahan dana bagi wilayahnya.
Di tambah lagi, BPS mencatat Meranti sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin di kabupaten tersebut mencapai 25,68 persen pada Maret 2021.
Untuk diketahui, M Adil menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti sejak 2021 hingga 2024 mendatang.
Sebelum duduk di kursi nomor 1 Kabupaten Kepulauan Meranti, dia mengawali karier politiknya dengan masuk sebagai legislator di DPRD Kabupaten Bengkalis pada periode 2009-2014.
Kemudian menjadi legislator di Kabupaten Meranti pada 2014-2018 saat masih tergabung dalam partai Hanura.
Pada 2018 dia berganti partai dan masuk ke PKB.
Dia kembali terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti untuk periode 2019-2024.
Namun, di tengah-tengah masa baktinya dia memutuskan mundur dan maju sebagai calon Bupati Meranti dan menang pada 2021 silam.
Terjaring OTT KPK
Diberitakan sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri membenarkan penangkapan terhadap Bupati Kepulauan Meranti, yang terjaring OTT.
“Benar, tadi malam, Kamis (6/4/2023), tim KPK berhasil melakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten kepulauan Meranti, Riau,” kata Ali Fikri, dikutip dari Kompas.com.
Saat ini KPK masih bekerja mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak di Kepulauan Meranti.
“Terus kami kumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak. Setelahnya, pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat,” kata Ali Fikri.
(Tim Redaksi Portalborneo.or.id/Dzl)
