Akupedia.id, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, terus memperkuat pelayanan publik hingga ke tingkat terbawah melalui dukungan dana operasional untuk rukun tetangga (RT). Program bantuan senilai Rp50 juta per RT setiap tahun ini disebut mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa program tersebut tidak hanya sekadar penyaluran dana, tetapi juga bagian dari strategi besar dalam Program Kukar Idaman Terbaik. Menurutnya, keberadaan dana operasional RT menjadi salah satu instrumen penting dalam penguatan potensi kewilayahan sekaligus memperkuat kelembagaan di tingkat lokal.
“Selain untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, operasional RT juga untuk penguatan kelembagaan dan mendukung kemandirian warga,” ujarnya di Tenggarong, Selasa.
Lebih jauh, Aulia menjelaskan bahwa pemanfaatan dana operasional ini dapat difokuskan pada beragam kebutuhan. Mulai dari pembangunan infrastruktur kecil di lingkungan RT, mendukung kegiatan ekonomi keluarga, hingga pembiayaan kebutuhan mendesak yang sifatnya langsung dirasakan oleh warga. Dengan demikian, setiap RT memiliki ruang untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan riil di wilayahnya.
Bupati Kukar juga mengisyaratkan rencana peningkatan alokasi dana operasional RT. Dari yang semula Rp50 juta per tahun, Pemkab Kukar akan mengupayakan kenaikan hingga Rp150 juta per tahun. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk penguatan terhadap struktur kelembagaan pemerintah daerah, sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan efektif dari tingkat desa hingga kabupaten.
“Kami ingin menguatkan struktur lembaga paling bawah dengan meningkatkan bantuan operasional RT,” tegasnya.
Saat melantik Kepala Desa Manunggal Jaya, Dirjam MS, sebagai kepala desa pengganti antar waktu pada Senin (29/9), Aulia juga menitipkan pesan khusus. Ia meminta agar kepala desa bersama perangkat dan ketua RT senantiasa mengawal jalannya Program Kukar Idaman Terbaik dengan baik.
“Seringlah berembuk dengan ketua RT dan warga. Desa Manunggal Jaya terkenal rukun dan kompak, itu modal besar dalam melaksanakan pembangunan,” katanya.
Aulia menambahkan bahwa bantuan operasional RT merupakan refleksi kebijakan strategis. Tujuannya agar setiap dana yang digelontorkan benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan, program ini bukan sekadar aliran dana bantuan, melainkan bagian dari transformasi paradigma pembangunan. Dari pola lama yang serba instruksi dari atas (top down), kini berubah menjadi pembangunan berbasis aspirasi warga (bottom up).
Dengan model partisipatif ini, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan usulan, sekaligus dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan di lingkungannya. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang memperkuat kapasitas lokal. Menurut Aulia, pendekatan tersebut menjadi bukti bahwa Pemkab Kukar serius mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (Arf)