Akupedia.id, Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menemui massa demonstrasi yang menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Rabu (21/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, Rudy berjanji membawa aspirasi demonstran ke pemerintah pusat, terutama terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM), hingga pemadaman listrik bergilir.
Aksi tersebut digelar Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) dengan melibatkan mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat. Massa menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah serta berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan di Kalimantan Timur.
Saat menemui massa, Rudy menyatakan kesediaannya menyampaikan aspirasi masyarakat Kaltim kepada pemerintah pusat di Jakarta.
“Kami akan mendatangi langsung pemerintah pusat di Jakarta untuk menyampaikan seluruh aspirasi dan tuntutan masyarakat Kalimantan Timur,” kata Rudy, dilansir dari ANTARA Kaltim.
Salah satu tuntutan utama demonstran berkaitan dengan penanganan karhutla. Massa meminta pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional serta menindak perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka juga mendesak penegakan kewajiban reklamasi pascatambang bagi perusahaan yang belum memenuhi tanggung jawabnya.
Rudy menjelaskan, penanganan karhutla melibatkan sejumlah unsur, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, dan Manggala Agni. Dalam dialog tersebut, ia menyebut sekitar 12.000 personel gabungan dikerahkan untuk menangani kebakaran di sepuluh kabupaten.
Persoalan distribusi BBM turut menjadi perhatian demonstran. Antrean panjang di sejumlah wilayah dinilai mengganggu aktivitas masyarakat sehingga membutuhkan penanganan segera. Rudy menyampaikan rencana koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pertamina untuk membahas kuota dan jam operasional distribusi BBM.
“Kami akan mendiskusikan masalah kuota dan jam operasional distribusi BBM bersama Menteri ESDM serta Direktur Utama Pertamina,” tutur Rudy, dilansir dari ANTARA Kaltim.
Selain BBM, massa meminta pemerintah menyelesaikan persoalan pemadaman listrik bergilir. Rudy menyebut kendala suplai gas di pembangkit Senipah dan perbaikan jaringan di kawasan Teluk Balikpapan sebagai sejumlah persoalan yang perlu dievaluasi. Ia juga berencana bertemu Direktur Utama PLN untuk membahas keandalan pasokan listrik di Kaltim.
Isu lain yang disampaikan berkaitan dengan kepemilikan saham pemerintah daerah di PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK). Rudy menyebut porsi saham pemerintah daerah di perusahaan tersebut turun dari 79 persen menjadi 17,6 persen. Ia mengajak masyarakat ikut mengawal upaya pengambilalihan kembali saham tersebut agar dapat menjadi milik pemerintah daerah.
“Mari bersama-sama kita kawal pengambilalihan kembali saham CFK agar sepenuhnya menjadi milik pemerintah daerah Kalimantan Timur,” kata Rudy, dilansir dari ANTARA Kaltim.
Secara keseluruhan, GERAM menyampaikan tujuh tuntutan, yakni penetapan karhutla sebagai bencana nasional, penindakan perusahaan yang terbukti membakar lahan, penegakan kewajiban reklamasi pascatambang, penyelesaian persoalan distribusi BBM, penghentian pemadaman listrik bergilir, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta evaluasi program Gratispol Pemerintah Provinsi Kaltim.
Humas GERAM, Candra, menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam daerah.
“Kami melihat kekayaan alam Kaltim terus dikeruk, tetapi persoalan dasar masyarakat belum terselesaikan,” ujar Candra, dilansir dari detikKalimantan.
Pertemuan antara gubernur dan demonstran menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Meski demikian, massa masih menantikan realisasi komitmen pemerintah, terutama terkait langkah konkret penanganan karhutla, perbaikan distribusi BBM, keandalan listrik, dan penyelesaian persoalan saham daerah.
