Akupedia.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) angkat bicara mengenai insiden kontak fisik yang melibatkan ajudan Gubernur Rudy Mas’ud dengan sejumlah demonstran di kawasan Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda. Peristiwa tersebut terjadi ketika Rudy hendak menunaikan salat Magrib di Masjid Nurul Mukminin, Senin (19/10/2026).
Insiden itu menjadi sorotan setelah video yang memperlihatkan ajudan gubernur bersenggolan dengan demonstran beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, seorang demonstran perempuan mengalami kontak fisik hingga ponsel yang dipegangnya terjatuh.
Dilansir detikKalimantan, Selasa (20/10/2026), Pemprov Kaltim menjelaskan bahwa kejadian bermula saat massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Samarinda menggelar demonstrasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sekitar kantor gubernur.
Massa disebut telah menggelar aksi sejak sore hari. Namun, mereka belum sempat bertemu langsung dengan Rudy karena padatnya agenda gubernur. Setelah itu, para demonstran berada di kawasan masjid yang menjadi titik kumpul sekaligus lokasi pembubaran aksi.
Tim Ahli Gubernur Kaltim Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Sudarno, mengatakan situasi mulai memanas ketika Rudy memasuki kawasan masjid. Menurutnya, saat itu sejumlah demonstran menghadang gubernur dan melontarkan celetukan.
“Pada saat Pak Gubernur masuk, sebenarnya sudah dihadang sama teman-teman itu. Walaupun ada celetukan-celetukan kecil,” kata Sudarno.
Situasi tersebut, lanjut Sudarno, memicu reaksi dari ajudan gubernur bernama Aski. Reaksi itu kemudian berujung pada kontak fisik dengan demonstran, termasuk seorang perempuan yang ponselnya terjatuh dalam insiden tersebut.
Meski menjelaskan kronologi kejadian dari sudut pandang pemerintah provinsi, Sudarno mengakui tindakan fisik yang dilakukan ajudan Rudy tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, kondisi yang memanas tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan kontak fisik terhadap demonstran.
“Kontak fisik yang dilakukan Aski (ajudan) itu tidak ada yang dibenarkan, nggak ada yang membenarkan,” ujarnya.
Sudarno juga meminta agar insiden tersebut dilihat secara objektif dengan mempertimbangkan rangkaian kejadian yang berlangsung di lokasi. Ia menilai, tindakan ajudan maupun situasi yang terjadi ketika massa mendekati gubernur sama-sama perlu menjadi bahan evaluasi.
“Kalau bicara salah, kalau mau objektif dan fair, itu salah dua-duanya,” katanya.
Pernyataan Pemprov Kaltim tersebut menjadi respons atas insiden yang melibatkan aparat pendamping gubernur dan mahasiswa saat aksi demonstrasi berlangsung. Pengakuan bahwa kontak fisik tersebut keliru sekaligus menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan, meskipun terjadi dalam situasi yang memanas.
Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya pengendalian situasi dan penghormatan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Penanganan demonstrasi perlu dilakukan secara profesional agar penyampaian pendapat di muka umum tetap berlangsung aman tanpa memicu benturan fisik.
