Akupedia.id, Tenggarong – Penguatan UMKM dan penanganan persoalan lingkungan menjadi dua perhatian anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Rahmat Dermawan, saat menyerap aspirasi masyarakat Kelurahan Wonotirto, Samboja, (8/11/2026). Melalui agenda reses tersebut, Rahmat menerima sejumlah usulan, mulai dari pelatihan sertifikasi halal bagi pelaku usaha hingga normalisasi kawasan yang kerap dilanda banjir.
Sebagai anggota Komisi II DPRD Kukar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Samboja, Muara Jawa, dan Sangasanga, Rahmat menilai pemberdayaan usaha kecil perlu mendapat dukungan yang berkelanjutan. Menurutnya, UMKM bukan hanya menjadi sumber penghasilan keluarga, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam menggerakkan ekonomi masyarakat dan membuka kesempatan kerja.
“UMKM mempunyai peran penting dalam perekonomian. Selain membantu meningkatkan pendapatan keluarga, sektor ini juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Karena itu, pemerintah perlu hadir melalui program pemberdayaan dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha,” ujar Rahmat.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu aspirasi datang dari Esi Sugiarno, pelaku UMKM di Wonotirto. Ia berharap pemerintah dapat memfasilitasi pelatihan bagi pelaku usaha, terutama mereka yang belum memiliki sertifikat halal. Menurutnya, pengetahuan dan pendampingan mengenai persyaratan sertifikasi masih diperlukan agar produk UMKM dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.
Esi juga menyampaikan terima kasih atas motivasi, arahan, dan bantuan yang selama ini diberikan Rahmat kepada pelaku usaha setempat. Ia berharap perhatian tersebut dapat dilanjutkan melalui kegiatan pelatihan yang memberikan manfaat langsung bagi perkembangan usaha masyarakat.
“Kami berharap ada pelatihan UMKM di Wonotirto, khususnya untuk membantu pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Mudah-mudahan aspirasi ini bisa difasilitasi agar kami semakin memahami proses dan persyaratannya,” ungkap Esi.
Rahmat menyebut peningkatan kapasitas pelaku usaha harus menjadi bagian dari program pengembangan UMKM. Menurutnya, bantuan saja tidak cukup apabila tidak disertai peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan akses terhadap berbagai fasilitas pendukung usaha.
Ia juga menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan yang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM. Dengan pendampingan yang tepat, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas kesempatan pemasaran.
Selain persoalan pengembangan usaha, Rahmat turut menerima keluhan mengenai kenaikan harga bahan baku yang semakin membebani pedagang kecil. Maisaroh, salah seorang pedagang di Wonotirto, mengatakan biaya produksi terus meningkat, sedangkan daya beli masyarakat belum menunjukkan kondisi yang menggembirakan.
Situasi tersebut membuat pedagang kesulitan menentukan harga jual. Menaikkan harga dikhawatirkan mengurangi jumlah pembeli, sementara mempertahankan harga lama berpotensi memperkecil keuntungan.
“Kami berharap kenaikan harga bahan baku ini bisa menjadi perhatian. Biaya untuk berjualan semakin besar, tetapi daya beli masyarakat juga menjadi tantangan. Kalau harga dinaikkan, kami khawatir pelanggan berkurang,” kata Maisaroh.
Menanggapi keluhan tersebut, Rahmat menilai kondisi pelaku UMKM perlu terus dipantau agar program pemerintah dapat disesuaikan dengan persoalan yang mereka hadapi. Ia menegaskan dukungan terhadap usaha kecil perlu mencakup pemberdayaan, penyediaan sarana dan prasarana, serta bantuan yang tepat sasaran.
Tidak hanya sektor ekonomi, persoalan banjir juga menjadi perhatian dalam reses tersebut. Rizka Fadilah, warga Wonotirto, menyampaikan bahwa sejumlah kawasan permukiman dan persawahan kerap terdampak genangan. Ia mengusulkan normalisasi sebagai salah satu langkah untuk mengatasi persoalan aliran air yang selama ini mengganggu aktivitas masyarakat.
Rizka juga meminta pembangunan turap batu di kawasan permukiman yang rawan longsor. Infrastruktur tersebut dinilai dibutuhkan untuk membantu menahan tanah dan mengurangi risiko longsor yang dapat mengancam lingkungan tempat tinggal warga.
“Kami berharap kawasan yang sering mengalami banjir bisa mendapatkan program normalisasi. Selain itu, di wilayah permukiman yang rawan longsor juga diperlukan pembangunan turap batu agar kondisi lingkungan lebih aman,” tuturnya.
Rahmat mengatakan usulan normalisasi dan pembangunan turap batu akan menjadi bagian dari aspirasi yang diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran DPRD Kukar. Ia memahami penanganan persoalan banjir dan kawasan rawan longsor membutuhkan perencanaan yang tepat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
“Persoalan banjir dan kebutuhan turap batu ini tentu menjadi perhatian. Aspirasi masyarakat akan kami catat dan perjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Harapannya, kebutuhan yang mendesak dapat menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.
Ia menegaskan, seluruh masukan yang diterima selama reses tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi akan dibawa sebagai bahan perjuangan dalam pembahasan program pembangunan daerah. Menurutnya, kebutuhan masyarakat harus dilihat secara menyeluruh, baik dari sisi penguatan ekonomi maupun peningkatan kualitas lingkungan.
Rahmat berharap pelaku UMKM di Wonotirto memperoleh kesempatan lebih luas untuk mengembangkan usaha, sementara persoalan infrastruktur dan lingkungan dapat ditangani secara bertahap sesuai skala prioritas serta kemampuan anggaran daerah.
“Melalui reses ini, kami ingin mengetahui langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi mengenai UMKM, normalisasi, maupun pembangunan turap akan menjadi bahan perjuangan kami di DPRD. Kami berharap ada tindak lanjut sehingga manfaat pembangunan benar-benar bisa dirasakan warga,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kukar)
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
