Akupedia.id, Tenggarong – Kerusakan Jalan Sukarelawan dan Jalan Martadinata di Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kecamatan Muara Jawa, telah dikeluhkan masyarakat selama puluhan tahun.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong agar perbaikan dua ruas jalan itu mulai direalisasikan pada 2027, dengan usulan anggaran awal sekitar Rp5 miliar.
Anggota Komisi III DPRD Kukar, Fachruddin, mengatakan persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama masyarakat Muara Jawa Ilir, Selasa (20/10/2026).
Dalam rapat itu, pihaknya turut mengundang Dinas Pekerjaan Umum (PU), Bappeda, dan Dinas Perhubungan untuk membahas langkah penanganan jalan yang kondisinya sudah rusak parah.
“Kami kedatangan tamu dari Kecamatan Muara Jawa terkait pembangunan, khususnya di Jalan Sukarelawan dan Jalan Martadinata. Memang sudah lama sekali. Kata masyarakat di sana sudah kurang lebih 40 tahun, sudah 10 kali ganti camat katanya,” ujar Fachruddin.
Ia menyebut, penanganan kedua ruas jalan tersebut membutuhkan anggaran besar karena panjang keseluruhan jalan yang perlu ditangani mencapai sekitar 10 kilometer. Karena itu, perbaikan tidak memungkinkan dilakukan sekaligus dan perlu dilaksanakan secara bertahap.
Dalam RDP tersebut, Komisi III bersama pihak terkait membahas upaya mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 miliar pada 2027 sebagai tahap awal.
Fachruddin mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan usulan itu dalam pembahasan anggaran bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar.
“Tadi kami sepakat kalau bisa kita kucurkan di tahun 2027 itu kurang lebih Rp5 miliar. Berikutnya baru kita usahakan lagi bagaimana caranya ini bisa tuntas dalam waktu kurang lebih lima tahun,” jelasnya.
Sebagai wakil masyarakat dari daerah pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Samboja, Muara Jawa, dan Sanga-Sanga, Fachruddin menegaskan perbaikan jalan tersebut menjadi salah satu hal yang akan diperjuangkan.
Ia berharap penanganan bisa segera dimulai agar masyarakat tidak terus menghadapi kondisi jalan yang sulit dilalui.
“Targetnya untuk mulai direalisasikan di 2027 ini, karena besok kami ada rapat Banggar, dan insyaallah kami pasti akan suarakan dan kami perjuangkan,” tegasnya.
Fachruddin mengakui, keterbatasan keuangan daerah menjadi salah satu kendala pembangunan infrastruktur di Kukar, terlebih dalam dua tahun terakhir pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal.
Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak seharusnya membuat kebutuhan masyarakat diabaikan.
Ia juga menyinggung anggaran Dinas PU yang disebut mencapai sekitar Rp114 miliar. Jika dibagi untuk pemerataan pembangunan di 20 kecamatan, alokasi rata-rata hanya sekitar Rp5 miliar hingga Rp6 miliar per kecamatan.
Karena itu, ia meminta agar kebutuhan perbaikan jalan di Muara Jawa Ilir mendapat perhatian khusus.
“Anggaran PU ada Rp114 miliar. Kalau itu pemerataan kita bagi 20 kecamatan, ya kurang lebih Rp5 miliar sampai Rp6 miliar. Makanya kami minta diprioritaskan Rp5 miliar dulu,” katanya.
Menurut Fachruddin, kondisi Jalan Sukarelawan dan Jalan Martadinata tidak hanya berdampak pada mobilitas warga, tetapi juga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi.
Di kawasan tersebut terdapat perkebunan dan sejumlah potensi ekonomi lain, termasuk rencana pengembangan kampung nelayan.
“Karena di sana betul-betul dibutuhkan. Kalau jalan bagus, kemungkinan bisa menambah PAD kita untuk pendapatan di Kukar ini. Jalan utama masyarakat, di situ ada perkebunan, rencana nanti ke depan ada kampung nelayan, di situ ada beberapa ekonomi untuk menambah PAD kita,” ungkapnya.
Terkait teknis penanganan, Fachruddin menyebut estimasi dari Dinas PU menunjukkan kebutuhan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk penanganan satu kilometer jalan. Dengan alokasi awal Rp5 miliar, panjang jalan yang bisa ditangani melalui semenisasi diperkirakan hanya sekitar 500 meter.
Karena kondisi jalan yang bergelombang dan becek, ia berharap penanganan awal tetap bisa dilakukan meski belum seluruhnya menggunakan semenisasi.
Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah memperbaiki dan membentuk badan jalan terlebih dahulu agar bisa digunakan masyarakat dengan lebih nyaman.
“Kalau toh belum bisa kita semenisasi, paling enggak badan jalannya dirigid dulu, dibentuk dulu. Supaya masyarakat ini, terus apa pun hasil panen di dalam situ bisa enak keluarnya,” ujarnya.
Ia pun menegaskan, perbaikan awal tetap penting agar jalan dapat difungsikan dengan lebih baik sembari menunggu anggaran lanjutan untuk menyelesaikan seluruh ruas.
“Bisa nyaman dulu, paling enggak difungsikan dulu lah. Dengan anggaran kita juga paham kondisi bukan di Kukar aja, mungkin se-Indonesia juga lagi tidak baik-baik saja,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kukar)
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
