Akupedia.id, Tenggarong – Besarnya anggaran pendidikan menjadi salah satu gambaran komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kemajuan sektor pendidikan. Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), alokasi anggaran untuk sektor ini mencapai 21 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Angka tersebut bahkan melampaui amanat konstitusi yang menetapkan anggaran pendidikan minimal 20 persen.
Namun, besarnya alokasi anggaran itu tidak hanya berorientasi pada pembangunan sarana pendidikan, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik hingga membantu peserta didik memperoleh layanan pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah, mengatakan alokasi anggaran pendidikan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memajukan sektor pendidikan.
“Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan 21 persen untuk sektor pendidikan. Jadi ini luar biasa, karena melampaui amanah di Undang-Undang Dasar,” ujarnya, Senin (26/10/2026).
Dari total anggaran yang dikelola Disdikbud Kukar, sekitar Rp1,19 triliun, sebagian besar dialokasikan untuk membiayai gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, khususnya guru.
Heriansyah menyebut, anggaran untuk kebutuhan tersebut mencapai sekitar Rp981 miliar. Besarnya alokasi itu menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik menjadi salah satu komponen utama dalam belanja pendidikan daerah.
“Yang lainnya itu dialokasikan melalui dana BOS reguler yang sumber dananya berada di APBD kita,” jelasnya.
Di luar kebutuhan gaji dan TPP, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Salah satunya melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler.
Dukungan tersebut turut menyasar sekolah-sekolah yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui BOS afirmasi. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membantu sekolah yang menghadapi keterbatasan dalam penyelenggaraan pendidikan.
Sementara bagi peserta didik, Pemkab Kukar juga menyiapkan dukungan melalui program BOS seragam. Melalui program tersebut, anak-anak mendapatkan perlengkapan sekolah secara gratis, mulai dari pakaian, sepatu hingga tas.
“Artinya apa? Bahwa ini adalah komitmen pemerintah daerah kita untuk memajukan sektor pendidikan,” katanya.
Heriansyah menambahkan, dukungan pemerintah daerah juga diberikan kepada sekolah negeri melalui subsidi sehingga peserta didik tidak dikenakan biaya sekolah.
Dengan berbagai alokasi tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan pendidikan dapat diakses masyarakat tanpa terbebani biaya.
“Di sisi lain untuk yang negeri kemudian yang swasta, khususnya yang negeri itu juga disubsidi. Tidak ada biaya sekolah,” tegasnya.
Meski demikian, besarnya anggaran dan beragam program yang telah disiapkan perlu diimbangi dengan penyampaian informasi yang baik kepada masyarakat. Sebab, program yang telah dialokasikan pemerintah akan lebih optimal jika diketahui dan dimanfaatkan oleh pihak yang menjadi sasaran.
Karena itu, Disdikbud Kukar turut mendorong agar berbagai program pendidikan yang telah disiapkan dapat tersosialisasi secara luas dan tepat sasaran.
“Tinggal bagaimana kita mempromosikan bahwa program ini benar-benar tersampaikan, program ini benar-benar tersosialisasi, program ini benar-benar tepat sasaran, tepat di lahan, tepat biaya dan tepat waktu,” pungkasnya. (Adv/Diskominfo Kukar)
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
Editor: Aditya Lesmana
