Akupedia.id, Tenggarong – Kekurangan stok obat dari alokasi anggaran murni menjadi salah satu perhatian Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam APBD Perubahan 2026.
Penambahan obat-obatan diprioritaskan agar kebutuhan pelayanan di puskesmas tetap terpenuhi, disertai pengadaan sejumlah alat kesehatan (alkes) dan bahan medis habis pakai (BMHP) untuk mendukung program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Kepala Dinkes Kukar, Ismi Mufidah, mengatakan penambahan obat menjadi fokus utama dalam anggaran perubahan. Sementara itu, pengadaan alkes juga dilakukan, meski jumlahnya tidak sebanyak penambahan obat.
“Untuk program di Perubahan ada yang menjadi prioritas Perubahan kita menambah obat itu yang prioritas, ada sedikit alkes untuk puskesmas yang prioritas, BMHP untuk cek kesehatan gratis. Kalau yang lain nggak ada,” ujarnya, Jumat (23/10/2026).
Penambahan obat tersebut akan menyasar seluruh puskesmas di Kukar. Namun, jumlah yang diterima masing-masing fasilitas kesehatan tidak dipukul rata, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan laporan pemakaian obat.
Ismi menjelaskan, Dinkes menerapkan sistem pelaporan pemakaian dan permintaan obat. Melalui mekanisme tersebut, puskesmas melaporkan obat yang telah digunakan maupun persediaan yang mulai berkurang. Laporan itu menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan pengadaan berikutnya.
“Obat itu gini, misalnya poskesmas A, dia melayani pasien batuk, pilek, demam, apalagi ya, diare misalnya. Untuk diare misalnya dia punya obat tuh dulunya 10, terpakai 5. Itu laporan mereka, nanti dia minta 5 kurang,” jelasnya.
Menurutnya, kebutuhan obat setiap puskesmas bisa berbeda karena dipengaruhi jumlah kunjungan pasien dan jenis penyakit yang ditangani.
Puskesmas dengan jumlah pasien lebih banyak berpotensi membutuhkan persediaan obat lebih besar dibandingkan fasilitas kesehatan dengan kunjungan yang lebih sedikit.
Ia menegaskan, penyaluran obat tidak semata-mata didasarkan pada perkiraan jumlah pasien, tetapi juga mempertimbangkan laporan penggunaan obat di masing-masing fasilitas kesehatan. Dengan begitu, penambahan persediaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang sebenarnya.
“Jadi namanya sistem pelaporan pemakaian dan pelaporan obat. Jadi yang sudah dipakai, yang sudah habis, yang nilainya juga sama seperti itu. Ya, dia akan diganti sesuai dengan berapa jumlah kunjungan pasiennya. Sistemnya seperti itu,” ungkap Ismi.
Adapun obat yang banyak dibutuhkan di puskesmas umumnya berkaitan dengan penyakit yang sering ditemui dalam pelayanan kesehatan dasar, seperti demam, batuk, pilek, dan diare.
Meski demikian, ketersediaan obat juga disesuaikan dengan kemampuan pelayanan puskesmas yang menangani beragam kondisi kesehatan berdasarkan diagnosis pasien.
“Obat-obat untuk kasus-kasus demam, batuk, pilek, diare itu yang kalau di puskesmas kan memang untuk jatahnya itu penyakit-penyakit yang seperti itu. Tapi sekarang gak juga ringan banget, karena puskesmas juga harus berdaya. Ada kok kode-kode penyakitnya,” terangnya.
Penambahan persediaan obat ini juga menjadi perhatian di tengah kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang masih tinggi di Kukar. Ismi menyebut, kasus ISPA pada Agustus, September, hingga Oktober masih menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan periode Mei dan Juni.
Meski jumlah kasus pada periode terakhir diperkirakan berada di kisaran 6.000 hingga 7.000 kasus, angka tersebut masih belum menunjukkan penurunan hingga kembali ke kondisi pada awal periode tersebut.
“ISPA masih bertambah. Kalau Agustus, September, Oktober ini masih kondisinya ada peningkatan masih. Belum turun seperti Juni, Mei, itu belum. Masih kurang lebih sama lah, Agustus, September,” ujarnya.
Terkait penanganan pasien ISPA, Ismi memastikan puskesmas telah menyediakan obat untuk menangani keluhan gangguan pernapasan. Pemberian obat tetap dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan diagnosis tenaga kesehatan.
“Kalau ada kasusnya akan didiagnosis sesak nafas ya dikasi obat,” katanya.
Selain memastikan ketersediaan obat, Dinkes Kukar juga melakukan langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap. Petugas puskesmas berkoordinasi dengan relawan dan pasien, termasuk melalui pembagian masker kepada masyarakat. Dinkes turut mendukung kebutuhan masker bagi puskesmas untuk menunjang upaya pencegahan.
Ismi mengatakan, hingga saat ini tidak ada kasus kematian akibat ISPA yang tercatat di Kukar. Ia menilai penanganan yang cepat dan langkah antisipasi di lapangan menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi tersebut.
“Enggak, tidak ada. Alhamdulillah kita tidak punya karena penanganannya cepat. Kita koordinasi dan alhamdulillah kan kalau dibanding dengan provinsi lain di Kalimantan, Kaltim kan relatif tidak sepekat, katakanlah Palangkaraya tidak sepekat itu asapnya,” tuturnya.
Di tengah kondisi tersebut, masyarakat yang mengalami ISPA juga dapat memanfaatkan layanan pengobatan gratis dengan menggunakan KTP. Ismi memastikan layanan tersebut tetap bisa diakses masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan dan pengobatan. (Adv/Diskominfo Kukar)
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
Editor: Aditya Lesmana
