Akupedia.id, Tenggarong – Aksi unjuk rasa yang digelar aliansi tiga organisasi kedaerahan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (4/5/2026), berlangsung tegang dan sempat memanas saat Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, tiba di lokasi.
Aliansi yang terdiri dari Remaong Kutai Berjaya, Remaong Kutai Menamang, dan Bubuhan Banjar Kayu Baimbai itu datang dengan membawa tuntutan keras terhadap pimpinan DPRD.
Ketegangan tak terhindarkan ketika massa menyuarakan kekecewaan mereka secara langsung, bahkan sempat terjadi adu argumen yang membuat situasi di halaman kantor DPRD memanas sebelum akhirnya kembali terkendali.
Dalam aksinya, massa menilai sejumlah kebijakan dan pernyataan Ketua DPRD telah melampaui batas dan memicu keresahan publik. Mereka menyoroti penertiban di kawasan Tahura Bukit Soeharto yang dianggap berpotensi menggusur masyarakat tanpa solusi yang adil, serta sikap pimpinan DPRD yang dinilai tidak mencerminkan keberpihakan terhadap rakyat.
Tak hanya itu, penggunaan aula DPRD untuk kegiatan organisasi luar yang disebut belum memiliki izin resmi juga menjadi sorotan tajam. Massa menilai hal tersebut mencederai netralitas lembaga dan memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
Aliansi juga mengecam pernyataan yang dianggap menyudutkan organisasi masyarakat terkait dugaan pungutan liar tanpa dasar yang jelas. Mereka menilai narasi tersebut berpotensi memecah belah dan memperkeruh situasi.
Isu lain yang disorot adalah wacana pelemahan demokrasi, transparansi pengelolaan APBD 2026, hingga pernyataan terkait penggunaan masjid sebagai tempat menginap dalam rangka efisiensi anggaran yang dinilai menyinggung nilai keagamaan.
Puncaknya, massa secara tegas mendesak Ahmad Yani untuk mundur dari jabatannya.
“Tuntutan kami jelas, ini bukan sekadar kritik, tapi bentuk peringatan serius. Jika tidak direspons, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar,” tegas Ketua Umum Aliansi, Habby Nurlan Arafat.
Di tengah tekanan tersebut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar, Sugeng Hariadi, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang terjadi.
“Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Kutai Kartanegara. Kejadian ini menjadi evaluasi bagi kami, dan langkah selanjutnya akan kami koordinasikan dengan DPP,” ujarnya.
Ia menegaskan, keputusan terkait posisi Ketua DPRD sepenuhnya berada di tangan DPP PDI Perjuangan.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid, memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan massa telah diterima dan akan ditindaklanjuti.
“Semua tuntutan sudah kami dengarkan. DPRD akan menyampaikan kepada pihak terkait sesuai dengan kewenangan yang ada,” katanya.
Meski sempat berlangsung panas, aksi akhirnya berjalan kondusif hingga selesai. Namun, aliansi menegaskan akan terus mengawal tuntutan mereka, termasuk desakan agar pimpinan DPRD segera bertanggung jawab atas polemik yang terjadi.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
