Akupedia.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mulai melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program tahun anggaran 2026 yang telah berjalan selama tiga bulan.
Evaluasi tersebut dilakukan dalam kegiatan Executive Meeting bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Selasa (7/4/2026).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian program sekaligus merumuskan langkah lanjutan di sisa tahun anggaran.
Menurutnya, setelah tiga bulan berjalan, pemerintah daerah perlu memastikan seluruh program tetap berada pada jalur yang telah direncanakan, termasuk menyesuaikan dengan progres transfer keuangan dari pemerintah pusat.
“Ini sudah tiga bulan berjalan, jadi kita evaluasi langkah ke depan,” ujarnya.
Ia menilai secara umum pelaksanaan program masih sesuai dengan skenario yang telah disusun. Namun demikian, Pemkab Kukar tetap melakukan penyesuaian, terutama dalam hal kebijakan belanja daerah.
Seluruh OPD diminta untuk lebih mengutamakan program yang berdampak langsung kepada masyarakat, sekaligus mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial.
“Kita minta belanja difokuskan untuk masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, dalam forum tersebut juga dibahas strategi penyelesaian kewajiban keuangan daerah, termasuk pinjaman sebesar Rp820 miliar ke Bankaltimtara. Pemkab Kukar memastikan telah terjadi kesamaan persepsi antar OPD terkait langkah penyelesaian yang akan ditempuh.
“Semangatnya sama, tinggal bagaimana dieksekusi,” katanya.
Usai pelaksanaan executive meeting, Pemkab Kukar melanjutkan agenda dengan entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemeriksaan terperinci atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Laporan tersebut sebelumnya telah disampaikan pada 31 Maret 2026. Dalam kesempatan itu, seluruh OPD diminta untuk kooperatif agar proses audit berjalan lancar.
“Kita harap pemeriksaan berjalan baik dan lancar,” ujarnya.
Pemkab Kukar menargetkan dapat kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Aulia menegaskan, seluruh langkah yang dilakukan pemerintah daerah diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
