Akupedia.id, Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani, menyatakan bahwa masyarakat merasa terkejut dengan sejumlah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut, yang mencakup pemangkasan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan, telah memicu reaksi keras dari berbagai kalangan.
Muzani mengakui bahwa langkah-langkah penghematan ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama terkait dengan kualitas layanan publik yang mungkin terdampak. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan rakyat untuk menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut serta memastikan bahwa tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan bersama.
Sementara itu, aksi protes dengan tajuk ‘Indonesia Gelap’ telah berlangsung di berbagai kota, termasuk Malang dan Makassar. Mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemangkasan anggaran ini, khususnya yang berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan. Mereka menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut demi masa depan generasi muda dan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, insiden kekerasan terhadap demonstran di Surabaya menambah ketegangan situasi. Seorang mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dilaporkan mengalami tindakan represif dari aparat keamanan saat mengikuti aksi ‘Indonesia Gelap’. Kejadian ini memicu kecaman dari berbagai pihak yang menuntut penegakan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi di Indonesia.
Menanggapi situasi ini, pemerintah diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah untuk meredakan ketegangan dan membuka dialog konstruktif dengan masyarakat. Transparansi dalam pengambilan kebijakan serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.
Penulis: FebriaDV
