Akupedia.id, TENGGARONG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan pemeriksaan mendalam di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), dalam rangka memeriksa kepatuhan belanja daerah.
Kegiatan yang diawali dengan Entry Meeting ini tidak hanya bertujuan untuk menilai sejauh mana Pemkab Kukar mematuhi prosedur pengelolaan anggaran, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk menanggulangi potensi penyimpangan anggaran yang dapat merugikan keuangan daerah.
Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Kaltim, Nana Suryana, menegaskan bahwa pemeriksaan ini mencakup pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan investigatif, yang diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengatasi ketidakwajaran dalam alur pengelolaan anggaran.
“Pendekatan pemeriksaan ini diharapkan akan memberi sinyal kuat bagi setiap pihak untuk menjaga kepatuhan pada regulasi. BPK ingin memastikan agar penggunaan anggaran publik ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” kata Nana, Rabu (6/11/2024).
Sebagai salah satu daerah dengan alokasi anggaran yang cukup besar, Pemkab Kukar menjadi fokus pemeriksaan guna memastikan bahwa tata kelola keuangannya mampu menjamin kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara, Sunggono, memberikan apresiasi kepada BPK RI dan mengakui bahwa pemeriksaan ini dapat menjadi katalis perbaikan dan peningkatan kualitas laporan keuangan Pemkab Kukar.
Namun, di sisi lain, beberapa pihak menilai pemeriksaan ini merupakan bentuk evaluasi tegas yang menunjukkan pentingnya peningkatan disiplin administrasi keuangan.
Beberapa pengamat keuangan daerah menyebut bahwa pemeriksaan semacam ini memiliki dampak positif dalam memperbaiki sistem pengawasan internal dan dapat membantu mendorong profesionalisme di lingkungan pemerintahan daerah.
Sekda Kukar juga mengimbau kepada jajarannya agar memberikan dukungan penuh terhadap tim pemeriksa BPK selama proses pemeriksaan berlangsung.
Dengan pendampingan optimal dari pejabat terkait, Pemkab Kukar dapat memastikan kelancaran alur pemeriksaan sekaligus menyediakan data yang akurat sebagai bentuk transparansi.
“Proses pendampingan ini penting agar tidak ada kendala dalam menyediakan informasi dan dokumen yang dibutuhkan, sekaligus menunjukkan bahwa Pemkab Kukar terbuka terhadap evaluasi,” ungkap Sunggono.
Langkah pemeriksaan yang dilakukan BPK ini diharapkan tidak hanya sekadar meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga memberikan keyakinan kepada publik akan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang bersih dan profesional.
Pemeriksaan yang dilakukan secara terbuka dan komprehensif seperti ini diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. (*)
