Akupedia.id, Tenggarong – Hingga awal Februari 2026, dana transfer pusat ke Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) dipastikan belum terealisasi sepenuhnya. Kondisi tersebut memicu persoalan likuiditas yang berdampak langsung pada pengelolaan kas daerah serta keberlanjutan program pemerintahan.
Untuk diketahui, dari target transfer pusat tahun 2025 sebesar Rp1,06 triliun, namun hingga Desember 2025 baru terealisasi sekitar Rp453 miliar, sehingga masih terdapat kurang lebih Rp600 miliar dana yang belum masuk ke kas daerah.
Menyikapi situasi ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Ahmad Yani, menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah darurat fiskal yang terukur, salah satunya melalui rekayasa kas daerah dengan skema pinjaman jangka pendek.
Menurutnya, langkah tersebut bukan pilihan ideal, namun menjadi solusi sementara agar roda pemerintahan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
“Pinjaman jangka pendek bisa menjadi solusi sementara, sepanjang dilakukan secara terukur dan tidak memberatkan fiskal daerah,” ujarnya, Jumat (6/2/2026).
Ia menjelaskan, tertundanya realisasi dana transfer pusat berdampak pada sejumlah kewajiban pembayaran program tahun anggaran 2025 yang belum tertuntaskan. Karena itu, skema pinjaman dinilai dapat menjadi jembatan fiskal agar program-program tersebut dapat direlokasi dan diperbaiki pelaksanaannya pada tahun 2026.
Ahmad Yani juga menargetkan, pada Maret 2026 sudah mulai ada perbaikan pembayaran kewajiban daerah, dengan tetap menyesuaikan ketersediaan dana yang ada.
Dalam kondisi kas yang masih terbatas, pinjaman jangka pendek dipandang sebagai opsi realistis yang dapat ditempuh pemerintah daerah. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan berada dalam kendali penuh kepala daerah.
Langkah penanganan cepat juga dinilai menjadi kebutuhan mendesak dan berada dalam kewenangan Bupati sebagai pengambil kebijakan tertinggi di daerah.
“Kami berharap Bupati dapat mengambil langkah terbaik dan terukur, termasuk opsi pinjaman jangka pendek, guna menangani kewajiban yang berpotensi muncul pada tahun 2026,” pungkasnya.
Ara
