Portalborneo.or.id, Samarinda – Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai larangan ekspor mineral mentah menuai kecaman dari sejumlah negara, terutama yang disuarakan oleh Dana Moneter Internasional (IMF).
Salah satu mineral mentah yang tidak lagi dijual ialah bijih nikel.
Sejak tahun 2020, Indonesia telah melakukan hilirisasi nikel yang berhasil memberi nilai tambah signifikan.
Pemerintah pun melanjutkan kebijakan ini di sejumlah komoditas lain mulai dari bauksit hingga tembaga dan emas.
Menurut Jokowi, sumber daya alam harus dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
IMF menilai kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat.
IMF mengingatkan agar kebijakan hilirisasi tidak menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain.
“Biaya fiskal dalam hal penerimaan (negara) tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya-manfaat ini,” tulis IMF dikutip dari CNBC.
Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain.
Menanggapi hal itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tampak pasang badan.
Menurutnya, kebijakan yang selama ini menjadi prioritas PresidenJokowi bertujuan untuk memakmurkan masyarakat.
“Indonesia diberi kekayaan berlimpah luar biasa, dengan kekayaan itu kalau kita bisa olah, hilirisasi, kita jadi negara yang makmur,” kata Prabowo, Jumat (7/7/2023).
Prabowo memandang penerapan hilirisasi atau pengolahan sumber daya alam di dalam negeri dapat meningkatkan nilai tambah bagi rakyat.
Ia pun memberi contoh hilirisasi pada sejumlah komoditas, khususnya nikel dan kelapa sawit.
“Nikel dibandingkan (dijual mentah) dengan diolah di Indonesia, bisa belasan kali nilainya kalau kita olah di dalam negeri. Kelapa sawit kalau diolah di Indonesia nilainya luar biasa. Nilai tambahnya luar biasa,” tuturnya.
Prabowo mengakui menerapkan hilirisasi memang bukan hal mudah.
Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan, siapa pun yang bakal melanjutkan kepemimpinan Jokowi.
“Ini arah kita. Siapa pun yang meneruskan, harus meneruskan (hilirisasi) dengan baik,” pungkasnya.
(Tim Redaksi Portalborneo.or.id)
