Tersisa 17 Desa Tertinggal, Pemprov Kaltim Targetkan Tuntas di 2023

Foto: Ilustrasi. Kondisi salah satu desa tertinggal di Kalimantan Timur. (ist)

Portalborneo.or.id, Samarinda – Upaya serius tengah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), untuk menuntaskan persoalan di desa tertinggal.

Pemprov Kaltim menargetkan tidak ada lagi desa tertinggal pada 2023 alias zero desa tertinggal

Data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Kaltim memiliki 841 desa, 197 kelurahan, dan 103 kecamatan.

Hasil pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022, status desa Mandiri dan Maju terus bertambah.

Sedangkan status desa sangat tertinggal pun berhasil ditekan.

Dilansir dari Diskominfo Kaltim, data IDM 2022 menunjukkan penambahan 49 desa berstatus Mandiri dibandingkan IDM tahun 2021.

Baca juga  Pemkab Kukar Siapkan Pasar Sembako Murah di Sejumlah Kecamatan

Saat ini sudah ada 136 Desa Mandiri, Desa Maju bertambah 37 desa dibandingkan tahun 2021, menjadi sebanyak 349 desa.

Dan, Desa Berkembang sebanyak 339 desa, berkurang 48 desa dari tahun 2021.

Kepala DPMPD Kaltim, Anwar Sanusi menjelaskan, pihaknya menargetkan tahun ini tidak ada lagi desa berstatus tertinggal, di mana saat ini masih terdapat 17 desa, di antaranya satu desa di Kabupaten Berau, dua desa di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), enam desa di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), dan delapan desa di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

Baca juga  Gubernur Isran Akan Berikan Dana Pensiun DPRD Kaltim, Samsun: Silahkan Saja Asal Tidak Mendahului Aturan Diatas

Hasil bedah IDM pada 17 desa tertinggal tersebut, menurut Anwar Sanusi menunjukkan beberapa permasalahan serupa.

Di antaranya, adalah ketersediaan tenaga kesehatan. Seperti bidan, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya yang masih belum terpenuhi.

Termasuk soal jarak pusat layanan kesehatan dengan masyarakat, ketersediaan tenaga pendidik, dan jarak akses ke pusat perdagangan.

Selanjutnya, keterbukaan ruang publik di desa, akses air bersih, serta akses listrik juga menjadi indikator yang harus dipenuhi dalam meningkatkan status indeks pembangunan desa.

Indikator keterbukaan wilayah jalan desa untuk akses kendaraan roda empat atau lebih serta indikator potensi rawan bencana dan tanggap bencana mayoritas belum tersedia di desa-desa tertinggal.

Baca juga  Gelar Rakerda, Partai Gerindra Kaltim Bulatkan Tekad Antar Prabowo Subianto Nyapres 2024

“Semua indikator tersebut secara bertahap terus kita upayakan ketersediaannya, baik program dari Pemprov Kaltim maupun kabupaten dan kota,” papar Anwar Sanusi.

Pemprov Kaltim akan terus berjuang untuk memenuhi segala sarana pra sarana yang menjadi indikator kemajuan tingkat IDM desa.

Selain dukungan provinsi dan kabupaten, dukungan pusat juga diharapkan terus mengalir melalui program Dana Desa.

“Sebab pembangunan bukan hanya menjadi hak warga perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di pedesaan,” pungkasnya.

(Tim Redaksi Portalborneo.or.id)

Berita Lainnya

© Copyright 2022 - 2023 Akupedia.id, All Rights Reserved