Akupedia.id, Tenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin, menyampaikan bahwa secara prinsip seluruh fraksi telah memberikan pandangan yang sejalan dengan arah kebijakan keuangan daerah. Menurutnya, meskipun APBD Kukar mengalami penurunan, hal itu tidak menjadi hambatan serius dalam menjalankan program prioritas pembangunan.
“Ya, tanggapan dari fraksi kami pada prinsipnya menyepakati, menyetujui, dan sepemikiran. Memang ada langkah-langkah upaya yang harus kita optimalkan di tengah efisiensi yang terjadi,” ujar Rendi.
Rendi mengakui, penurunan APBD sempat menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan. Namun ia tetap optimis, terutama dengan adanya kolaborasi yang solid antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kukar.
“Kami cukup optimis dengan pengalokasian anggaran yang baik. Dengan kerja sama yang kuat, saya yakin 2026 bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Ia menambahkan, Pemkab Kukar berkomitmen memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Rendi menegaskan bahwa paradigma lama dalam penganggaran harus diubah, agar dokumen perencanaan tidak sekadar menjadi tumpukan kertas.
“Jangan lagi pakai pola pikir lama, bikin dokumen-dokumen tapi tidak jadi beras di rumah warga. Semua rupiah di Kutai Kartanegara harus bermanfaat,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan perusahaan daerah (Perusda) agar tidak hanya bergantung pada penyertaan modal pemerintah. Menurutnya, kondisi efisiensi saat ini justru menjadi momentum untuk menguatkan inovasi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Insting dan inisiatif meningkatkan PAD harus menyala. Semua pihak harus berkolaborasi untuk memastikan PAD Kukar meningkat sesuai target 15 persen,” ujarnya.
Rendi juga menyinggung pelaksanaan 17 program prioritas Kukar Idaman Terbaik, yang disebutnya akan mulai dijalankan sepenuhnya pada 2026. Ia berharap RPJMD 2025–2029 segera disahkan agar menjadi pedoman dalam penganggaran.
“RPJMD belum disahkan, mudah-mudahan DPRD bisa menetapkannya sebelum akhir tahun sehingga tahun depan Kukar Idaman Terbaik bisa berjalan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengapresiasi proses penyampaian nota keuangan oleh pemerintah daerah yang berjalan lancar dan sesuai mekanisme. Ia menegaskan bahwa DPRD tetap konsisten pada angka APBD sebesar Rp7,5 triliun, sebagaimana tertuang dalam KUA-PPAS 2026.
“Meskipun ada isu penurunan hingga Rp6,3 triliun, kami harap itu tidak terjadi. DPRD tetap berpegang pada angka 7,5 triliun,” tegas Yani.
Ia menambahkan, pembahasan lebih lanjut akan dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar dalam waktu dekat. Proses itu diharapkan selesai dalam dua hingga tiga minggu ke depan sehingga dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Kalau sudah sesuai dengan angka real dan program RPJMD, tentu DPRD tidak ada alasan untuk tidak menyetujui. Karena sinergi dan kesepakatan antara DPRD dan pemerintah itu sangat dibutuhkan,” pungkasnya.
Dengan semangat kolaborasi tersebut, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kukar berkomitmen menuntaskan pembahasan APBD 2026 secara transparan dan tepat waktu, agar pembangunan di Kutai Kartanegara tetap berjalan optimal di tengah tantangan fiskal yang dihadapi. (Zy)
