Akupedia.id, Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, akhirnya angkat bicara merespons berbagai polemik yang berkembang di tengah masyarakat, diantaranya terkait rencana renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar, termasuk sorotan terhadap sejumlah item fasilitas serta isu keterlibatan keluarga dalam struktur pemerintahan.
Klarifikasi tersebut ia sampaikan melalui video yang diunggah di akun pribadinya pada Minggu (26/4/2026) malam.
Dalam pernyataannya, gubernur menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Ia mengaku mengikuti berbagai masukan, kritik, hingga kegelisahan publik yang muncul.
“Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa rencana renovasi rumah jabatan tersebut sejatinya telah disusun sebelum dirinya menjabat. Namun demikian, ia menegaskan bahwa tanggung jawab tetap berada pada dirinya sebagai kepala daerah saat ini.
Gubernur juga menyoroti reaksi publik terhadap sejumlah fasilita,, seperti kursi pijat dan akuarium air laut. Ia menilai sorotan tersebut sebagai hal yang wajar di tengah kondisi masyarakat.
“Wajar jika hal tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman dan pertanyaan di masyarakat,” ucapnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab, ia menegaskan akan menanggung secara pribadi seluruh item yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan fungsi kedinasan.
“Saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut,” tegasnya.
Selain itu, ia juga memastikan bahwa seluruh paket renovasi akan dievaluasi dan diaudit ulang secara terbuka agar dapat diawasi langsung oleh masyarakat.
Tak hanya soal renovasi, isu keterlibatan keluarga dalam lingkup pemerintahan turut menjadi perhatian. Dalam klarifikasinya, gubernur menyatakan akan mengambil langkah tegas untuk menjaga kepercayaan publik.
“Mulai esok, saya akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan pemerintah provinsi, termasuk wakil ketua tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan,” jelasnya.
Ia menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat transparansi dan profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung pernyataannya sebelumnya yang sempat dikaitkan dengan pimpinan di tingkat nasional dan menimbulkan penafsiran beragam. Atas hal itu, ia kembali menyampaikan permohonan maaf.
“Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, gubernur menegaskan komitmennya untuk memperbaiki diri, baik dalam bersikap maupun berkomunikasi, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil lebih berpihak pada kepentingan masyarakat Kaltim.
Penulis: Aulia Rahmatu Azizah
