Akupedia.id – Media internasional asal Inggris, The Guardian, menyoroti secara tajam perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dibangun di Kalimantan Timur. Dalam laporan panjang yang dirilis Selasa (29/10/2025), media tersebut mempertanyakan masa depan megaproyek warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo itu, yang kini dinilai tengah kehilangan momentum dan arah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Guardian menggambarkan suasana IKN sebagai kota futuristik dengan deretan gedung megah dan jalan raya lebar yang masih sepi aktivitas.
“Di sepanjang deretan gedung-gedung baru yang futuristik, jalan-jalan raya di IKN sebagian besar kosong, kecuali beberapa tukang kebun dan wisatawan yang penasaran,” tulis media itu.
Tiga tahun sejak diresmikan oleh Jokowi, kekhawatiran bahwa IKN akan menjadi “kota hantu” semakin mencuat. Guardian mencatat bahwa pendanaan negara untuk proyek tersebut anjlok drastis dari 2 miliar poundsterling pada 2024 menjadi hanya 700 juta poundsterling pada 2025. Bahkan, untuk tahun depan, hanya 300 juta poundsterling dialokasikan, atau sepertiga dari jumlah yang diusulkan.
Penurunan investasi juga tak kalah signifikan. Target investasi swasta berkurang lebih dari 1 miliar poundsterling. Kondisi itu diperparah oleh belum adanya kunjungan Presiden Prabowo ke IKN sejak menjabat, serta dugaan penurunan status IKN dari ibu kota pemerintahan menjadi “ibu kota politik” istilah yang dinilai tidak memiliki dasar hukum.
Pakar hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menyebut proyek IKN kini “hidup segan, mati tak mau”. Ia menilai perubahan status tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Nusantara bukan lagi prioritas utama pemerintah baru.
Guardian juga mengulas dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan pembangunan IKN mulai dari banjir, terganggunya masyarakat adat, hingga kerusakan ekosistem hutan Kalimantan.
Namun, pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membantah anggapan bahwa proyek tersebut terhenti. Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan kini memasuki fase kedua, ditopang oleh Peraturan Presiden (Perpres) No. 79 Tahun 2025 sebagai landasan hukum dan politik.
“Dengan Perpres tersebut, kami mempercepat pembangunan, tidak hanya pada infrastruktur fisik tetapi juga regulasi dan ekosistem sosial,” ujar Basuki.
Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah menargetkan pemindahan 4.100 ASN dari 16 kementerian/lembaga ke IKN pada November 2025. Otorita juga telah menyiapkan hunian dan perkantoran sementara bagi gelombang pertama yang akan tinggal di Penajam Paser Utara (PPU).
Sementara itu, pembangunan Istana Wakil Presiden diklaim sudah mencapai progres 76 persen dan ditargetkan selesai pada akhir 2025. Pekerjaan untuk kompleks Legislatif dan Yudikatif juga tengah memasuki tahap lelang, dengan rencana pembangunan fisik dimulai akhir tahun ini.
Fase kedua pembangunan IKN kini dikebut hingga 2028, lebih cepat dari rencana awal 2030. Pemerintah menegaskan, meski diterpa isu dan kritik, IKN tetap menjadi simbol transformasi besar Indonesia menuju pemerintahan yang terpusat di tengah nusantara.
(Arf)
