Akupedia.id, Tenggarong – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Kamis (23/7/2026). Dalam aksinya, HMI menyoroti kondisi fiskal daerah yang dinilai berdampak terhadap mandeknya sejumlah program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ketua Umum HMI Cabang Kukar, Zulhansyah, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya realisasi visi Kukar Idaman Terbaik yang dinilai belum berjalan maksimal akibat keterbatasan anggaran.
Menurutnya, persoalan utama bukan hanya pada menurunnya kemampuan fiskal daerah, tetapi juga belum disalurkannya hak daerah oleh pemerintah pusat. Sebagai daerah penghasil sumber daya alam, Kukar dinilai seharusnya memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam memperjuangkan hak keuangan daerah.
“Sebagus apa pun pemerintah, tanpa anggaran tentu tidak akan bisa bergerak. Karena itu kami berharap pemerintah daerah lebih tegas kepada pemerintah pusat untuk memperjuangkan hak-hak Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Ia juga meminta anggota DPR RI asal Kalimantan Timur (Kaltim), termasuk partai-partai politik yang memiliki wakil di DPRD Kukar, ikut mengawal persoalan tersebut agar dana yang menjadi hak daerah dapat segera direalisasikan.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Asisten II Sekretariat Kabupaten Kukar, Muhammad Iryanto, mengakui kondisi fiskal yang dihadapi Kukar saat ini memang tidak normal dan dialami hampir seluruh daerah di Indonesia.
Ia mengatakan keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menyesuaikan pelaksanaan program prioritas, termasuk sejumlah janji kepala daerah.
“Ketika dana terbatas sementara kebutuhan pembangunan sangat banyak, tentu yang didahulukan adalah program-program prioritas. Selain itu, pemerintah juga harus memenuhi belanja wajib dan mengikat seperti gaji pegawai, listrik, air, hingga operasional pemerintahan,” jelasnya.
Iryanto menilai aksi mahasiswa merupakan pengingat bagi pemerintah agar tetap responsif terhadap dinamika pembangunan. Ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan HMI akan diteruskan kepada Bupati Kukar untuk menjadi bahan pertimbangan.
“Semua tuntutan akan kami sampaikan kepada Pak Bupati. Kami memandang ini bukan hanya tuntutan HMI, tetapi aspirasi masyarakat yang mereka sampaikan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasyid, menyatakan pihaknya menyambut baik penyampaian aspirasi yang dilakukan HMI. Menurutnya, kondisi ekonomi Kukar memang sedang mengalami tekanan akibat belum tersalurkannya dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia menyebut hampir Rp3 triliun dana yang menjadi hak Kutai Kartanegara hingga kini belum diterima pemerintah daerah. Kondisi tersebut berdampak terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah disepakati dalam APBD 2026.
“Kalau anggaran yang menjadi hak Kutai Kartanegara itu disalurkan penuh, saya kira kondisi daerah tidak akan seperti sekarang. Karena itu kita semua harus sama-sama memperjuangkan agar dana tersebut segera disalurkan,” ujarnya.
Abdul Rasyid berharap pemerintah daerah tetap memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan karena dinilai mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja di tingkat desa dan kelurahan.
Ia juga mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kutai Kartanegara agar lebih banyak melibatkan tenaga kerja lokal dalam berbagai kegiatan operasionalnya.
Terkait adanya ajakan mahasiswa untuk menutup Sungai Mahakam sebagai bentuk protes, Abdul Rasyid meminta agar langkah tersebut dipertimbangkan secara matang.
“Kalau di DPR tentu kami lebih memilih upaya-upaya yang elegan melalui komunikasi dengan pihak-pihak terkait agar persoalan ini bisa diselesaikan,” tuturnya.
Sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD 2026, DPRD juga meminta dilakukan evaluasi terhadap seluruh program yang telah direncanakan.
“Kegiatan yang benar-benar urgen dan dibutuhkan masyarakat harus diprioritaskan. Sementara kegiatan yang dianggap tidak mendesak sebaiknya ditunda agar anggaran yang tersedia bisa dimanfaatkan secara lebih efektif,” pungkasnya.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
