Akupedia.id, Tenggarong – Ada yang berbeda dari pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Selain menjadi pusat layanan administrasi, MPP kini menghadirkan program nikah massal bagi masyarakat.

Program ini menarik perhatian karena tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan didukung oleh badan usaha dan perusahaan daerah.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengungkapkan bahwa sebanyak 62 pasangan dijadwalkan mengikuti nikah massal yang akan digelar pada 29 April 2026. Dari jumlah tersebut, hanya tiga pasangan yang merupakan pasangan baru, sementara sisanya adalah pasangan yang sebelumnya telah menikah secara siri atau belum memiliki kelengkapan administrasi hukum.

“Selebihnya itu yang nikah bawah tangan, belum ada kejelasannya, atau administrasinya belum selesai,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Antusiasme masyarakat terhadap program ini cukup tinggi. Hingga saat ini, daftar tunggu peserta bahkan telah mencapai lebih dari 200 pasangan.

Aulia menjelaskan, awalnya program ini dirancang seperti kegiatan nikah massal pada umumnya. Namun, melihat tingginya kebutuhan masyarakat, pembiayaan kemudian dialihkan melalui dukungan perusahaan.

“Teman-teman perusahaan menyambut baik dan ikut berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini,” jelasnya.

Ke depan, program ini akan dilaksanakan secara bertahap untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Pemerintah daerah juga membuka peluang pelaksanaan lanjutan dengan skema serupa, seiring masih banyaknya pasangan yang membutuhkan legalitas pernikahan.

Melalui langkah ini, Pemkab Kukar menargetkan semakin banyak masyarakat yang memiliki kepastian hukum dalam status pernikahan, sekaligus mendorong tertib administrasi kependudukan secara lebih luas.

Penulis: Aulia Rahmatul Azizah