Portalborneo.or.id, Samarinda – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Maswedi, tanggapi rencana pemerintah yang akan menghapus tenaga guru honorer pada November 2023 mendatang.

Pengapusan tersebut diseluruh instansi pemerintah, namun nantinya penghapusan tersebut akan dibarengi degan pengankatan tenaga PNS dan PPPK.

Maswedi menanggapi, bahwasanya pengangkatan status guru bisa lebih mensejahterakan tenaga pendidikan.

“Kita perlu memprioritaskan pengangkatan PNS dan PPPK, harus didahulukan untuk kesejahteraan guru,” tegas Maswedi, saat dihubungi awak media.

Kemudian diri pun menilai, bahwasanya tenaga pendidik memiliki beban yang sangat berat tetapi tidak sebanding lurus dengan hasil yang mereka dapatkan.

“Kami sangat prihatin. Lantaran guru di Samarinda ini sangat banyak tetapi anggaran untuk honor guru bisa dibilang sangat kurang,” tuturnya.

“Apalagi dengan adanya soal intensif yang bisa mencederai para pendidik,” sambungnya.

Namun dengan itu, ia menghimbau, agar pemerintah bisa melihat lebih jauh persoalan yang sensitif ini.

Masih kata Maswedi, agar Pemkot Samarinda bisa mengupayakan peningkatakan anggaran untuk guru, agar kebutuhan seluruh guru bisa terjamin.

“Kesejahteraan guru itu lebih penting. Karena mereka ini merupakan pahlawan tanpa tanda jasa,” tutupnya.

(Tim Redaksi Portalborneo.or.id/Nfl/ADV)