Akupedia.id, Tenggarong – Kebutuhan infrastruktur dasar masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah lingkungan permukiman di Kecamatan Tenggarong. Mulai dari pembangunan jembatan, perbaikan jalan hingga akses listrik bagi warga yang belum terlayani, menjadi aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Desman Minang Endianto.
Aspirasi tersebut dihimpun Desman saat melaksanakan reses di Jalan Triyu 1, RT 54, Kelurahan Loa Ipuh, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan itu, sejumlah kebutuhan disampaikan oleh Ketua RT dan masyarakat setempat untuk diperjuangkan melalui jalur legislatif.
Desman mengatakan, reses bukan sekadar agenda menyerap aspirasi, tetapi juga menjadi ruang bagi anggota DPRD untuk menjaga komunikasi dan mengetahui langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Reses tentu bukan hanya untuk menyerap aspirasi, tetapi juga menjadi momentum bagi kami untuk terus berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebut, sejumlah usulan pembangunan jembatan dan perbaikan jalan menjadi beberapa kebutuhan yang perlu ditindaklanjuti. Namun, seluruh usulan tersebut akan diperiksa kembali, terutama berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan mekanisme pengajuan yang berlaku saat ini.
“Hal-hal tersebut nantinya akan kami cek kembali, terutama terkait usulan-usulan yang disampaikan. Sebab, mekanisme pengusulan saat ini memiliki ketentuan yang sedikit berbeda. Harus dilengkapi proposal, titik koordinat lokasi, identitas pengusul, serta persyaratan lain yang telah ditentukan,” katanya.
Menurutnya, persyaratan tersebut perlu dipahami masyarakat agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada tahap pengusulan.
Karena itu, ia akan kembali menyampaikan ketentuan tersebut kepada Ketua RT maupun warga agar setiap kebutuhan pembangunan dapat diajukan sesuai prosedur.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, persoalan akses listrik juga menjadi perhatian. Desman menyebut masih ada warga yang belum mendapatkan layanan listrik sehingga perlu dilakukan pengecekan untuk mengetahui kemungkinan penanganannya.
Ia membuka peluang agar kebutuhan tersebut diperjuangkan melalui program di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga pemenuhan akses listrik tidak hanya bergantung pada kemampuan keuangan pemerintah kabupaten.
“Tadi juga ada aspirasi masyarakat terkait kebutuhan listrik bagi warga yang belum mendapat akses layanan tersebut. Ini juga akan kami cek kembali, termasuk kemungkinan penanganannya melalui program di luar APBD,” tegasnya.
Terkait realisasi usulan, Desman mengakui belum dapat memastikan program mana yang bisa lebih dahulu direalisasikan. Sebab, pembahasan APBD murni 2027 belum berjalan sehingga arah penganggaran dan peluang pengawalan usulan masih perlu dilihat lebih lanjut.
Di sisi lain, ia berharap pemerintah daerah melalui jajaran eksekutif turut mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan program pembangunan, termasuk melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
“Karena selama kami berkeliling dan turun langsung ke masyarakat, ternyata masih banyak kebutuhan yang belum terakomodasi oleh pemerintah daerah,” katanya.
Desman menegaskan, DPRD memiliki peran sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah daerah.
Melalui reses, berbagai kebutuhan yang belum tersentuh pembangunan dapat disampaikan dan diperjuangkan agar masuk dalam perhatian serta prioritas penanganan pemerintah.
“Melalui kegiatan reses ini, kami juga menjadi kepanjangan tangan masyarakat untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa masih ada sejumlah lokasi, termasuk lingkungan RT, yang membutuhkan perhatian dan diharapkan segera mendapatkan perbaikan,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kukar)
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
