Akupedia.id, Tenggarong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meminta PT PLN dan PT Pertamina segera membenahi pelayanan menyusul keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah. Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan pihak PLN, Pertamina, serta perwakilan masyarakat di Kantor DPRD Kukar, Senin (2/11/2026).
Dalam RDP tersebut, perwakilan masyarakat menyampaikan bahwa pemadaman listrik bergilir yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir telah berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan usaha warga, terutama pelaku usaha yang sangat bergantung pada pasokan listrik.
Bahkan, dampak pemadaman listrik tidak hanya dirasakan dari terganggunya operasional usaha. Sejumlah warga mengaku mengalami kerugian akibat ternak ayam mereka mati saat terjadi pemadaman listrik. Kondisi ini menambah beban kerugian masyarakat yang terdampak gangguan pasokan listrik berkepanjangan.
Selain persoalan kelistrikan, masyarakat juga mengeluhkan antrean panjang di sejumlah SPBU. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi maraknya aktivitas pengetap BBM yang memanfaatkan situasi keterbatasan pasokan dan tingginya kebutuhan masyarakat. Akibatnya, warga yang benar-benar membutuhkan BBM justru kerap kesulitan mendapatkannya karena harus bersaing dengan antrean panjang.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasyid, yang memimpin RDP mengatakan pihaknya telah meminta penjelasan PLN mengenai penyebab pemadaman listrik yang belakangan terjadi di Kutai Kartanegara.
Dalam pertemuan itu, PLN menyampaikan terdapat empat persoalan yang menjadi penyebab gangguan pasokan listrik. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat Kukar, tetapi juga sejumlah wilayah di Kalimantan Timur hingga Kalimantan secara lebih luas.
Berdasarkan penjelasan PLN, kondisi kelistrikan tersebut diharapkan mulai teratasi pada akhir November hingga Desember mendatang. Dengan demikian, pasokan listrik diharapkan kembali normal pada Desember dan bulan-bulan berikutnya.
Meski demikian, Abdul Rasyid menegaskan DPRD meminta PLN mempercepat proses perbaikan agar masyarakat tidak terus-menerus terdampak pemadaman. Sebab, gangguan listrik tidak hanya menghambat aktivitas rumah tangga, tetapi juga berpotensi merugikan pelaku usaha dan sektor ekonomi masyarakat.
“Kami tekankan kepada PLN agar proses perbaikan dipercepat. Sehingga keluhan masyarakat yang terjadi sekarang bisa segera diatasi dan pemadaman listrik seperti saat ini tidak terus berulang,” ujarnya.
Selain persoalan kelistrikan, DPRD Kukar turut meminta Pertamina melakukan pembenahan dalam pengaturan distribusi dan pelayanan BBM di SPBU. Menurut Rasyid, antrean panjang yang terjadi selama ini perlu mendapat perhatian agar masyarakat dapat memperoleh BBM dengan lebih mudah dan tertib.
DPRD juga mendorong adanya penambahan kuota BBM untuk Kabupaten Kutai Kartanegara agar ketersediaannya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut dinilai perlu dibarengi dengan pengaturan pelayanan yang lebih baik di setiap SPBU, termasuk pengawasan terhadap dugaan aktivitas pengetapan agar distribusi BBM tepat sasaran.
“Kepada Pertamina, kami minta pengaturan pelayanan di SPBU dibenahi agar tidak terjadi penumpukan antrean panjang. Kami juga mendorong bagaimana kuota BBM di Kutai Kartanegara bisa ditambah sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Terkait dampak pemadaman listrik terhadap pelaku usaha, Rasyid mengungkapkan bahwa dalam RDP tersebut juga dibahas kemungkinan pemberian kompensasi dari PLN kepada pelanggan yang terdampak.
Pihak PLN Kukar, lanjutnya, telah menyampaikan persoalan kompensasi tersebut kepada jajaran yang lebih tinggi di Balikpapan. DPRD kini menunggu keputusan lebih lanjut mengenai bentuk maupun mekanisme kompensasi yang akan diberikan.
“Berkaitan dengan kompensasi, pihak PLN Kukar sudah menyampaikan persoalan ini kepada pimpinan di Balikpapan. Kita tinggal menunggu bagaimana keputusan dari PLN Balikpapan terkait kompensasi atas pemadaman yang terjadi,” pungkasnya.
DPRD Kukar berharap hasil RDP tersebut dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret dari PLN dan Pertamina. Percepatan perbaikan pasokan listrik, pembenahan pelayanan SPBU, pengawasan distribusi BBM, serta evaluasi kecukupan kuota diharapkan mampu menjawab keluhan masyarakat dan menjaga kelancaran aktivitas ekonomi di Kukar. (Adv/DPRD Kukar)
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
