Akupedia.id, Tenggarong — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berupaya mendorong penguatan peran Koperasi Merah Putih (KMP) agar tidak hanya sekadar eksis secara administratif, tetapi mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen sosial dan ekonomi masyarakat. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah, dalam pertemuan evaluasi KMP yang digelar pada Selasa, 10 Juni 2025.
Dalam arahannya, Bupati Edi menyoroti kecenderungan koperasi yang hanya aktif secara administratif, namun minim kontribusi terhadap kesejahteraan anggotanya maupun masyarakat luas. Ia menekankan perlunya perubahan paradigma dalam tata kelola koperasi agar koperasi benar-benar menjadi bagian dari solusi penguatan ekonomi keluarga.
“Kita sudah terlalu lama berada di zona nyaman yang penuh formalitas. Saatnya koperasi menunjukkan dampak nyata. Harus hidup, bergerak, dan menjadi sarana ekonomi kerakyatan yang kuat,” ujar Edi dengan tegas.
Bupati juga meminta seluruh pemangku kebijakan terkait untuk merumuskan ulang pola pendampingan koperasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama Dinas Koperasi untuk menyusun strategi baru yang terintegrasi dengan program-program desa dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Menanggapi hal itu, Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa peran koperasi harus dikaitkan secara langsung dengan BUMDes, program pembangunan desa, serta pendampingan di tingkat lokal agar koperasi tidak berjalan sendiri.
“Kita akan buat skema kolaboratif antara koperasi, desa, dan pelaku lokal. Perlu pendekatan yang sistematis dan terarah agar koperasi bisa berkembang secara berkelanjutan,” jelas Arianto.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar, Ida Bagus Sidharta, menambahkan bahwa salah satu kendala utama dalam pengembangan koperasi adalah rendahnya kapasitas pengurus. Banyak koperasi berjalan stagnan karena tidak adanya pembinaan rutin dan sistematis.
“Pembinaan harus dilakukan secara berjenjang. Pengurus koperasi perlu dibekali dengan keterampilan manajerial dan pengelolaan keuangan. Ini tidak bisa dilakukan secara instan atau sembarangan,” ungkap Ida.
Di akhir pertemuan, Bupati Edi menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan bukan semata untuk mengkritisi, melainkan menjadi titik awal perbaikan menyeluruh. Ia menyatakan komitmen Pemkab Kukar untuk memberikan dukungan melalui berbagai program dan insentif, selama koperasi menunjukkan keseriusan dalam menjalankan peran sosial ekonominya.
“Ini adalah awal dari gerakan besar kita. Koperasi tidak boleh menjadi beban, melainkan teladan bagi gerakan ekonomi rakyat di Kukar,” pungkas Edi.
Dengan arah kebijakan yang lebih progresif dan pendekatan kolaboratif, diharapkan KMP mampu memainkan peran strategis dalam pembangunan desa serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.
