TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sebagai langkah penyesuaian terhadap kebijakan nasional serta untuk memaksimalkan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan (Rakordal) Caturwulan I Tahun 2025 yang diselenggarakan di Aula Lantai I Kantor Bappeda Kukar.
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Syarifah Vanessa Vilna, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran menjadi salah satu langkah penting yang diambil pemerintah daerah tahun ini, menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan anggaran belanja di daerah.
“Penghematan anggaran bukan hanya bersifat simbolik, tapi dilakukan secara konkret, misalnya dengan memangkas belanja perjalanan dinas hingga 50 persen. Ini dilakukan agar belanja pemerintah lebih difokuskan pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan rakyat,” jelas Syarifah dalam sambutannya.
Tak hanya memangkas perjalanan dinas, Pemkab Kukar juga mengurangi anggaran pengadaan kendaraan dinas, dan mengalokasikannya untuk mendukung program strategis nasional seperti Makanan Bergizi (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih. Untuk program MBG, yang merupakan inisiatif Badan Gizi Nasional (BGN), Kukar siap menyediakan dukungan berupa lahan pelayanan gizi serta perlengkapan makan bagi masyarakat.
“Namun pengelolaan dapur layanan gizi akan tetap menjadi tanggung jawab BGN secara nasional. Peran kami adalah mendukung dari sisi fasilitas dan kebutuhan teknis lainnya,” lanjutnya.
Selain itu, Syarifah juga menyebutkan bahwa masih terdapat sekitar 10 program strategis nasional yang belum bisa dijalankan di Kukar karena masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Melalui Rakordal ini, Pemkab Kukar berharap pelaksanaan pembangunan ke depan dapat lebih adaptif dan terarah. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami terus berkomitmen mengikuti arah kebijakan nasional, namun dengan tetap memperhatikan kondisi lokal dan kebutuhan riil warga Kukar. Sinergi pusat dan daerah adalah kunci pembangunan yang berkelanjutan,” pungkas Syarifah.
