Akupedia.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara resmi melantik 3.870 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Senin (26/5/2025) di Stadion Aji Imbut. Upacara tersebut menandai langkah strategis dalam memperkuat pelayanan publik serta menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Pelantikan ini sekaligus mencerminkan pergeseran besar dalam pengelolaan sumber daya manusia daerah.
Bupati Kukar, Edi Damansyah, menegaskan bahwa kehadiran PPPK bukan sekadar formalitas administratif, melainkan tanggung jawab publik. “Ini bukan angka kecil. Artinya, kehadiran para PPPK ini harus benar-benar membawa dampak nyata dalam pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya. Menurutnya, anggaran besar yang dialokasikan adalah bentuk investasi, bukan beban fiskal.
Hingga 20 persen dari total APBD Kukar kini dialokasikan untuk belanja pegawai, bersaing dengan dana pembangunan dan infrastruktur. Edi menyatakan kesiapannya menerima tekanan fiskal selama ada perbaikan nyata. “Saya rela anggaran kita banyak tersedot untuk pegawai, asal sekolah-sekolah lebih baik, layanan puskesmas meningkat,” ujarnya dalam pidato.
Sistem kontrak tahunan yang diberlakukan kepada PPPK mendorong pentingnya kinerja dan disiplin kerja. Evaluasi kinerja akan dilakukan langsung oleh Sekda dan tim penilai. “Tidak ada toleransi untuk kinerja buruk,” ujar Edi memberi peringatan keras terhadap pegawai yang tidak produktif.
Untuk menunjang kinerja maksimal, kepala dinas, camat, dan lurah diminta aktif membina PPPK. Penempatan pegawai wajib menyesuaikan kompetensinya, dengan pelatihan tambahan jika dibutuhkan. “Kalau perlu, berikan pelatihan tambahan agar mereka bisa langsung tancap gas,” tambah Edi.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kukar, Rakhmadi, menekankan pentingnya digitalisasi dalam pelayanan. “Gunakan teknologi, buat sistem lebih cepat dan transparan,” jelasnya. PPPK diharapkan menjadi ujung tombak dalam menghadirkan birokrasi yang adaptif dan modern.
Dengan anggaran publik yang besar untuk membiayai ASN, masyarakat kini menaruh harapan tinggi terhadap hasil konkret. Edi menyadari hal tersebut dan menutup sambutannya dengan pesan tegas. “Masyarakat lebih kritis, dan pemerintah harus menjawab dengan kerja, bukan janji,” pungkasnya.
(Adv/DiskominfoKukar)
Penulis : Arnelya NL
