Akupedia.id, TENGGARONG – Keterlibatan perempuan dalam jabatan publik di Kutai Kartanegara (Kukar) saat ini masih terbilang rendah, dengan persentase yang baru mencapai 19 persen. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar dalam partisipasi perempuan di sektor publik, terutama jika dibandingkan dengan target nasional yang mengharapkan keterlibatan perempuan mencapai 30 persen.
Rendahnya partisipasi ini juga terlihat dalam dunia politik. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar, Bambang Arwanto, perempuan yang terlibat dalam dunia politik hanya sekitar 17 persen. Kedua angka ini, baik dalam jabatan publik maupun politik, masih jauh dari harapan. “Semuanya itu ditarget harus mencapai 30 persen, tapi saat ini itu belum dapat tercapai,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa hambatan utama dalam mencapai target ini adalah kurangnya sosialisasi dan kesadaran di kalangan perempuan sendiri. Banyak perempuan yang merasa tidak cukup percaya diri untuk terjun ke dalam dunia politik dan jabatan publik. Oleh karena itu, menurutnya, DP3A Kukar terus menggalakkan sosialisasi yang tidak hanya ditujukan kepada para pemangku kebijakan dan lembaga politik, tetapi juga kepada para perempuan di berbagai komunitas.
“Semuanya kita sasar karena ibu dan perempuan ini adalah tiang dari pada rumah tangga. Sebenarnya dia juga harus disadarkan tentang hak politik dan ekonominya, dari awal kita juga mengajar seperti itu,” jelas Bambang. Perempuan diharapkan bisa melihat pentingnya peran mereka dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan, bukan hanya di dalam rumah tangga.
Untuk mendekati target 30 persen, DP3A Kukar telah melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan perempuan, termasuk pelatihan kepemimpinan, sosialisasi tentang hak politik, dan program pengembangan ekonomi perempuan. Bambang optimis bahwa dengan terus memberikan edukasi dan sosialisasi, perempuan di Kukar akan semakin terdorong untuk aktif terlibat dalam dunia politik dan jabatan publik.
Kesadaran perempuan akan hak politik dan ekonominya tidak hanya akan berdampak pada pencapaian kesetaraan gender, tetapi juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di berbagai sektor. Dengan keterlibatan yang lebih besar, perempuan dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam proses pembuatan kebijakan di Kukar. (*)
Penulis : Dion
