Portalborneo.or.id, Samarinda – Diketahui, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan Samarinda akan menjadi kota zona bebas tambang pada tahun 2026 kelak. Komitmen ini membuat secercah harapan seluruh masyarakat Samarinda.
Meskipun didukung secara penuh, tetapi ada beberapa rekomendasi yang disuarakan oleh badan legislatif. Seperti yang disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie.
Ia menilai, perlu adanya regulasi yang kuat jika ingin mewujudkan wacana kota zona bebas tambang tersebut. Hal tersebut menjadi kunci utama dalam menghilangkan aktivitas pertambangan.
“Kalau kita mau menata Samarinda ini salah satunya ya pertambangan ditiadakan, Kuncinya yang diperkuat ialah di regulasi,”tegasnya.
Apabila aktivitas pertambangan ditiadakan, maka Novan meminta Pemkot Samarinda lebih meningkatkan potensi di bidang perniagaan dan industri. Karena potensi bisnis inilah yang bisa menaikkan nilai pendapatan asli daerah (PAD) Samarinda.
“Potensi itu yang dimaksimalkan salah satunya dari properti. Jadi kita sudah bisa mengurangi Dana Bagi Hasil (DBH) melalui pertambangan,”pungkasnya.
(Tim Redaksi Portalborneo.or.id/ADV/Sya*)
