Akupedia.id, Kutai Kartanegara – Persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi menjadi sejumlah hal yang dapat diperjuangkan masyarakat melalui kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Untuk itu, masyarakat diminta memanfaatkan agenda penyerapan aspirasi yang berlangsung pada 7–11 November 2026 dengan menyampaikan kebutuhan maupun persoalan di lingkungan masing-masing.
Sekretaris DPRD Kukar, Lukman, mengatakan kegiatan reses Masa Sidang I tersebut menjangkau masyarakat di enam daerah pemilihan (dapil). Melalui pertemuan langsung dengan konstituen, anggota legislatif diharapkan memperoleh gambaran mengenai kondisi serta kebutuhan pembangunan di setiap wilayah.
Menurut Lukman, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan reses. Aspirasi yang disampaikan warga dapat menjadi bahan bagi anggota DPRD untuk mengetahui persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menyampaikan usulan, keluhan maupun kritik yang membangun kepada wakil rakyat. Semakin banyak persoalan yang terungkap, semakin luas pula kebutuhan masyarakat yang dapat menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan kebijakan daerah.
“Reses merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan secara langsung. Kami berharap warga memanfaatkan momentum ini agar anggota dewan bisa menghimpun sebanyak mungkin aspirasi,” ujar Lukman.
Dalam pelaksanaannya, wilayah kerja anggota DPRD Kukar terbagi ke dalam enam dapil yang mencakup seluruh kecamatan. Pembagian tersebut menjadi dasar bagi para legislator untuk menjangkau konstituen sekaligus memastikan aspirasi dari berbagai wilayah dapat terakomodasi.
Dapil I meliputi Kecamatan Tenggarong. Dapil II mencakup Sebulu, Muara Kaman, dan Tenggarong Seberang. Selanjutnya, Dapil III terdiri dari Anggana, Muara Badak, dan Marang Kayu.
Untuk Dapil IV, wilayahnya meliputi Samboja, Muara Jawa, dan Sanga-Sanga. Dapil V mencakup Loa Kulu, Loa Janan, dan Samboja Barat. Sementara Dapil VI meliputi Muara Muntai, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, Muara Wis, dan Kota Bangun Darat.
Dengan cakupan wilayah tersebut, reses menjadi sarana bagi anggota DPRD untuk memperoleh masukan yang lebih spesifik sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing kecamatan.
Lukman menjelaskan, aspirasi yang dihimpun tidak terbatas pada pembangunan fisik. Masyarakat juga dapat menyampaikan kebutuhan terkait peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan pertanian dan perikanan, pemberdayaan ekonomi, hingga persoalan sosial serta pelayanan pemerintahan.
Seluruh masukan tersebut nantinya menjadi catatan masing-masing anggota DPRD untuk dibahas dan diperjuangkan melalui mekanisme kelembagaan. Namun, tindak lanjutnya tetap menyesuaikan kewenangan DPRD, kebutuhan daerah, serta proses perencanaan dan penganggaran pemerintah.
Ia menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda kunjungan atau pertemuan formal dengan masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab anggota legislatif untuk menyerap aspirasi konstituen di luar masa persidangan.
Karena itu, komunikasi dua arah antara masyarakat dan wakil rakyat perlu terus dibangun. Warga diharapkan dapat menyampaikan persoalan secara terbuka agar anggota DPRD memiliki informasi yang cukup dalam menjalankan fungsi representasi.
“Hal terpenting adalah komunikasi masyarakat dengan wakilnya tetap terjalin. Jangan sungkan menyampaikan usulan maupun kritik yang membangun karena itu menjadi bahan bagi anggota dewan untuk memperjuangkannya,” tambah Lukman.
Sementara itu, Sekretariat DPRD Kukar turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan agenda tersebut. Dukungan administratif dan fasilitasi diperlukan agar kegiatan penyerapan aspirasi di seluruh dapil dapat berlangsung tertib dan berjalan sesuai jadwal.
Hasil reses nantinya diharapkan tidak berhenti sebagai kumpulan usulan masyarakat. Aspirasi yang telah dihimpun dapat menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan, pembahasan anggaran, pembentukan peraturan daerah, serta pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sesuai tugas dan kewenangannya.
Melalui Reses Masa Sidang I ini, DPRD Kukar berupaya memperkuat hubungan antara lembaga legislatif dan masyarakat. Keterlibatan warga dalam menyampaikan kebutuhan daerah menjadi salah satu bagian penting agar kebijakan pembangunan dapat lebih memperhatikan persoalan yang dihadapi masyarakat di setiap wilayah Kukar. (Adv/DPRD Kukar)
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
