Foto: Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri.

Akupedia.id, Tenggarong – Di tengah menyusutnya kemampuan keuangan daerah, pemerintah tidak hanya harus memikirkan pembangunan baru, menjaga infrastruktur yang telah dibangun juga menjadi tantangan tersendiri.

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, mengakui penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdampak langsung terhadap kemampuan belanja pemerintah daerah. Terlebih jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, ketika anggaran Kukar masih berada di atas Rp10 triliun.

Ia menjelaskan, pada 2023, APBD Kukar berada di kisaran Rp11 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp14 triliun pada 2024 dan sekitar Rp12,5 triliun pada 2025.

Namun, pada 2026 anggaran daerah berada di angka Rp7,9 triliun. Bahkan, untuk 2027 pemerintah memprediksi APBD hanya berkisar Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun.

“Setelah kita menjabat ternyata ada penurunan dari APBD kita. Di angka kemarin Rp7,9 triliun dan tahun depan prediksi kita di angka Rp5,9 sampai Rp6,1 triliun. Tentunya penyesuaian penurunan pendapatan kita itu berdampak atau berefek pada kemampuan belanja kita,” ujar Aulia, Jumat (6/11/2026).

Penurunan tersebut membuat pemerintah harus lebih cermat mengatur komposisi belanja. Sebab, ada kebutuhan minimum fiskal yang harus dipenuhi agar organisasi pemerintahan tetap berjalan, sebelum anggaran dialokasikan untuk program pembangunan lainnya.

Salah satu komponen yang sulit dihindari adalah belanja pegawai. Aulia menyebut, saat ini Pemkab Kukar mengalokasikan sekitar Rp2,4 triliun untuk membiayai kurang lebih 18 ribu aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK.

Selain itu, pemerintah juga harus memenuhi kebutuhan operasional seperti listrik, air, perjalanan dinas, makan dan minum, serta berbagai kebutuhan penunjang organisasi perangkat daerah.

“Kukar sekarang belanja pegawainya di angka Rp2,4 triliun Itu membayai sekitar 18 ribu ASN Baik itu PNS maupun P3K. Selain itu ada dynamic cost, seperti belanja listrik, air, perjalanan dinas, makan, minum,” katanya.

Meski begitu, belanja operasional telah dirasionalisasi secara signifikan. Jika pada 2023 hingga 2025 anggarannya berada di kisaran Rp1,1 triliun, pada 2026 jumlahnya ditekan menjadi sekitar Rp400 miliar. Artinya, terdapat penghematan sekitar Rp700 miliar.

“Artinya terjadi penghematan sekitar Rp700 miliar rupiah di perspektif operasional cost. Saya sangat menaruh apresiasi kepada teman-teman TAPD yang dipimpin oleh Pak Sekda karena kita bisa merasionalkan belanja operasional kita,” ungkapnya.

Namun, efisiensi tersebut belum menghilangkan kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Menurut Aulia, Kukar memiliki jaringan jalan yang luas serta banyak bangunan yang harus dirawat. Di tengah kondisi anggaran yang menurun, kebutuhan tersebut tetap harus ditangani agar kerusakan tidak semakin meluas.

Salah satu pekerjaan yang membutuhkan anggaran besar adalah penanganan titik-titik longsor. Berdasarkan perhitungan pemerintah daerah, kebutuhan untuk menangani persoalan tersebut mencapai lebih dari Rp100 miliar.

“Hari ini untuk menangani titik longsor saja di Kukar, kita sudah menghitung kita membutuhkan Rp100 miliar lebih. Karena kalau ini tidak ditangani, maka jalan-jalan kita akan patah,” jelas Aulia.

Persoalannya, lanjut Aulia, pekerjaan penanganan longsor kerap tidak dipandang sebagai pembangunan oleh masyarakat karena tidak menghasilkan jalan baru atau bangunan yang bisa langsung terlihat.

“Bagi masyarakat, menangani longsoran itu bukan membangun sesuatu jalan yang baru. Dianggap ini bukan pembangunan yang kita lakukan,” katanya.

Aulia menilai, pemeliharaan infrastruktur semestinya juga dipahami sebagai bagian dari pembangunan daerah. Sebab, menjaga fasilitas yang sudah tersedia membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, terlebih dengan luas wilayah Kukar dan kondisi infrastruktur yang tersebar.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah harus memastikan setiap belanja benar-benar sesuai kebutuhan dan prioritas.

“Kalau tahun sekarang, isu kita adalah bagaimana kita bisa mencari sebanyak-banyak pendapatan kita, dan bagaimana kita seoptimal-optimalnya belanja kita,” katanya.

Kondisi fiskal tersebut juga menjadi salah satu hal yang dievaluasi pemerintah dalam membaca tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja daerah.

Aulia menyebut, angka kepuasan masyarakat berada di kisaran 64 persen. Sementara persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik dalam hasil riset yang disampaikan pemerintah masih berada di atas 80 persen, bahkan mendekati 90 persen.

Menurutnya, hasil tersebut perlu dikaji lebih jauh untuk mengetahui hal-hal yang membuat masyarakat belum sepenuhnya puas. Pemerintah tidak ingin sekadar mencari pihak yang benar atau salah, melainkan memahami persoalan yang mendasari penilaian masyarakat.

“Nah ini coba kita ramu, bukan untuk mencari siapa benar siapa salah. Akan tetapi kita berusaha meramu apa yang mendasari sehingga masyarakat belum terlalu puas pengan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kukar,” tutupnya. (Adv/Diskominfo Kukar)

Penulis: Aulia Rahmatul Azizah

Editor: Aditya Lesmana