Akupedia.id, Tenggarong – Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin menyoroti transparansi pengelolaan hingga potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata yang menurutnya perlu ditelusuri lebih jauh. Sejumlah objek wisata dinilai masih memiliki pemasukan rendah, meski fasilitas telah dibangun dan pengunjung tetap datang.
Menurutnya, besarnya investasi pemerintah daerah untuk membangun destinasi wisata di Kutai Kartanegara (Kukar) belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pendapatan yang dihasilkan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian. Rendi menilai, persoalan penerimaan wisata tidak bisa dianggap sepele. Sebab, kebocoran yang terjadi secara terus-menerus berpotensi menghambat upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan destinasi wisata.
“Ini bocor di mana-mana. Bocor halus tapi keliling. Sudah seperti tradisi, sudah menjadi budaya. Seolah-olah hal seperti itu dinormalisasi, padahal itu kebocoran yang paling besar,” ungkap Rendi, Sabtu (31/10/2026).
Ia mencontohkan Pulau Kumala yang hingga kini disebut belum menghasilkan PAD mencapai Rp150 juta. Sementara Planetarium Tenggarong, dalam kurun waktu 10 bulan, baru mencatatkan pemasukan sekitar Rp200 juta.
Menurutnya, angka tersebut perlu menjadi bahan evaluasi, terutama jika melihat besarnya fasilitas dan investasi yang telah ditanamkan pemerintah. Ia mempertanyakan apakah pendapatan yang tercatat sudah benar-benar menggambarkan potensi penerimaan dari aktivitas pengunjung.
Salah satu destinasi yang menurutnya memiliki potensi pemasukan cukup besar adalah Pantai Tanah Merah di Samboja. Rendi mengungkapkan, pada momentum pergantian tahun, pendapatan dari tiket masuk di kawasan tersebut bisa mencapai Rp150 juta hingga Rp200 juta dalam satu malam.
Ia menyebut, peningkatan penerimaan di Pantai Tanah Merah mulai terlihat setelah adanya pergantian pengelola dan penguatan pengawasan, termasuk penempatan petugas jaga malam melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
Rendi menilai, pemasukan dari tiket masuk seharusnya dapat tercatat secara jelas. Terlebih, berbagai fasilitas umum di kawasan tersebut, seperti toilet dan gerbang, telah dibangun menggunakan APBD. Bahkan, terdapat pula dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Selain tiket masuk, ia juga menyoroti aktivitas lain yang berpotensi menghasilkan pendapatan, seperti penyewaan lokasi untuk berkemah maupun kegiatan tertentu. Menurutnya, setiap transaksi harus memiliki pencatatan dan bukti yang jelas agar seluruh potensi penerimaan dapat terukur.
“Kalau orang mau menginap camping atau bikin acara, negosiasi langsung sama pengelola. Itu yang tidak ada pembuktiannya, tidak ada pembuktian atau potensi yang tercatat,” ujarnya.
Perhatian serupa juga diarahkan kepada Planetarium. Menurut Rendi, destinasi tersebut memiliki investasi teknologi yang membutuhkan perhitungan pengembalian modal secara matang. Sebab, perangkat teknologi seperti layar LED memiliki masa pakai dan tidak bisa terus digunakan apabila mengalami kerusakan.
Karena itu, pengelolaan destinasi wisata berbasis teknologi harus diimbangi dengan strategi promosi dan peningkatan jumlah pengunjung. Jangan sampai fasilitas yang dibangun dengan anggaran besar justru tidak mampu menghasilkan pendapatan yang sepadan selama masa pemanfaatannya.
Ia juga menilai, perkembangan sejumlah destinasi wisata di Kukar belum menunjukkan peningkatan jumlah pengunjung secara konsisten. Salah satu penyebabnya adalah minimnya inovasi yang membuat destinasi tersebut tidak memiliki daya tarik baru bagi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa terus-menerus menggelontorkan anggaran hingga puluhan miliar rupiah untuk pembangunan apabila tidak diikuti pengelolaan yang mampu memberikan dampak terhadap PAD.
“Kalau kami mau effort, pemerintah mau pakai APBD puluhan miliar terus-menerus, tapi dampak PAD-nya lemah, siapa yang mau bangun terus kalau tidak ada hasilnya? Logikanya begitu,” tegasnya.
Rendi berharap pengelolaan sektor pariwisata di Kukar dapat dibenahi, mulai dari transparansi penerimaan, sistem pencatatan, hingga inovasi dan promosi.
Dengan begitu, investasi yang telah dikeluarkan pemerintah tidak hanya menghasilkan fasilitas, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
“Jangan sampai lima tahun kemudian pemasukannya segitu-segitu saja. Harus ada upaya meningkatkan PAD, baik melalui promosi maupun pembenahan struktural dalam pengelolaannya,” pungkasnya. (Adv/Diskominfo Kukar)
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
Editor: Aditya Lesmana
