Akupedia.id, Tenggarong – Mengurus paspor kini tak harus selalu datang ke kantor imigrasi di Samarinda. Masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar) bisa memanfaatkan layanan keimigrasian yang tersedia di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kukar, Tenggarong.

Layanan tersebut resmi diluncurkan secara virtual oleh Direktur Jenderal Imigrasi bersama Plt Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Rabu (28/10/2026).

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, Jeacky Gerald Gerung, mengatakan peluncuran Beranda Imigrasi dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

Sebanyak 254 Beranda Imigrasi diresmikan dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, peluncuran ini bukan sekadar perubahan nama layanan imigrasi yang berada di MPP, tetapi juga menjadi penguatan komitmen pelayanan kepada masyarakat.

“Ini bukan hanya penggantian atau seremonial terkait dengan perubahan nama dari hadirnya imigrasi di mall MPP, tapi ini merupakan branding imigrasi bahwa imigrasi untuk rakyat itu betul-betul menjadi branding daripada imigrasi untuk melakukan pelayanan yang terbaik, responsif, berdasarkan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Jeacky menjelaskan, untuk sementara pelayanan yang tersedia di Beranda Imigrasi MPP Kukar masih difokuskan pada pengurusan paspor, baik permohonan paspor baru maupun penggantian paspor.

Adapun pelayanan keimigrasian bagi warga negara asing belum tersedia di lokasi tersebut.

“Untuk sementara ini terkait dengan pelayanan paspor saja. Paspor, baik paspor baru maupun penggantian. Untuk pelayanan warga negara asing belum, jadi hanya khusus paspor,” jelasnya.

Ia berharap, kehadiran Beranda Imigrasi dapat semakin memperkuat pelayanan yang responsif dan akuntabel, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi keimigrasian.

“Harapannya tentu imigrasi menghadirkan pelayanan yang terbaik, intinya adalah untuk kebutuhan masyarakat yang terbaik, kemudian menghadirkan pelayanan yang responsif dan akuntabel untuk kebutuhan masyarakat, karena branding dari imigrasi sendiri adalah imigrasi untuk rakyat,” pungkasnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kukar melihat kehadiran Beranda Imigrasi sebagai bagian dari upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih, layanan keimigrasian kini mulai terintegrasi dengan berbagai pelayanan publik lainnya.

Asisten II Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Muhammad Iriyanto, mengatakan pelayanan yang sebelumnya terpusat di kantor imigrasi dapat semakin mudah dijangkau masyarakat melalui MPP maupun gerai layanan yang berada di kecamatan.

“Dengan adanya ini, pengurusan paspor itu jauh lebih mudah. Bahkan yang tadinya fotonya harus ke Tenggarong, di beberapa kecamatan itu nanti bisa langsung,” ujarnya.

Iriyanto menyebut, saat ini sejumlah kecamatan di Kukar telah memiliki Mini Mall Pelayanan Publik yang menggabungkan berbagai layanan pemerintah. Berdasarkan informasi dari pihak imigrasi, layanan tersebut telah berjalan di sekitar tiga kecamatan dan akan terus dikembangkan.

Keberadaan layanan di kecamatan diharapkan bisa mengurangi kebutuhan masyarakat untuk datang ke ibu kota kabupaten, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari Tenggarong.

Bagi Iriyanto, konsep Beranda Imigrasi bukan sekadar perubahan nama atau penataan tempat pelayanan. Filosofi beranda sebagai bagian terdepan untuk menyambut tamu menjadi gambaran bagaimana pemerintah ingin memberikan pelayanan yang lebih terbuka dan mudah diakses.

“Filosofinya kan beranda itu bagian terdepan untuk menyambut tamu atau pengunjung. Jadi sifatnya sudah lebih memudahkan masyarakat, tidak tersekat sebagai menara gading, harus ribet panjang. Sekarang lebih mudah,” jelasnya.

Ia mengatakan, layanan imigrasi di MPP Kukar sebenarnya telah berjalan sekitar empat tahun. Namun, melalui peluncuran Beranda Imigrasi, sistem pelayanan tersebut semakin disempurnakan.

Sebelumnya, pelayanan paspor di MPP memiliki jadwal terbatas. Kini, pemerintah daerah berharap layanan tersebut bisa semakin rutin, bahkan setiap hari, seiring dengan kesiapan fasilitas dan dukungan operasional.

“Kami pengennya setiap hari. Tapi mereka mungkin ongkos operasional dan sebagainya, kecuali nanti kalau fasilitas kita sudah lebih lengkap, nah itu bisa jadi tiap hari nanti,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga ingin memastikan layanan publik di kecamatan tidak hanya terbatas pada satu jenis kebutuhan. Ke depan, Mini MPP diharapkan dapat menjadi tempat masyarakat mengurus berbagai keperluan administrasi dalam satu lokasi.

Iriyanto menyebut, konsep pelayanan terintegrasi menjadi salah satu arah pembangunan pelayanan publik yang diinginkan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri.

Menurutnya, layanan terintegrasi yang memanfaatkan sistem digital memungkinkan berbagai kebutuhan administrasi masyarakat dapat dilayani dalam satu lokasi, mulai dari urusan imigrasi, kependudukan, hingga layanan lainnya.

“Minimall Pelayanan Publik di kecamatan itu melayani kebutuhan apapun bagi masyarakat. Jadi tidak perlu harus datang ke ibu kota, kabupaten,” katanya.

Dengan pengembangan tersebut, pemerintah daerah berharap pelayanan publik di Kukar semakin mudah dijangkau dan tidak lagi mengharuskan masyarakat datang ke ibu kota kabupaten untuk mengurus berbagai keperluan administrasi.

“Prinsipnya itu memudahkan layanan, mendekati masyarakat,” tutupnya.

Penulis: Aulia Rahmatul Azizah