Akupedia.id, TENGGARONG – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan dukungan anggaran pemerintah daerah untuk keikutsertaan kontingen Kukar pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Paser tetap berjalan.

Hal itu disampaikan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), KONI, cabang olahraga (cabor), atlet, dan pihak terkait lainnya, Senin (21/9/2026).

Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, mengatakan hasil pemaparan dalam RDP menunjukkan kebutuhan kontingen, mulai dari keberangkatan, akomodasi, peralatan hingga uang saku atlet, telah difasilitasi pemerintah daerah.

“Secara prinsip, anggaran untuk Porprov di Paser tidak masalah. Tadi sudah dipaparkan juga keterkaitan hari bertandingnya, berapa harinya, kebutuhan atlet, terus kebutuhan peralatan, semua difasilitasi oleh Dispora Kutai Kartanegara,” kata Andi.

Menurutnya, hal yang menjadi perhatian DPRD dan cabor saat ini adalah kepastian pencairan uang saku atlet sebelum keberangkatan.

Andi menyebut, para atlet berharap uang saku tersebut sudah masuk ke rekening masing-masing paling lambat tiga hari sebelum keberangkatan. Menurutnya, kepastian tersebut penting karena sebagian atlet menjalani persiapan secara mandiri tanpa pemusatan latihan (TC).

“Harapan dari teman-teman cabor, termasuk DPRD, H-3 sebelum berangkat itu uang sudah bisa masuk ke rekening atlet. Karena itu menjadi penyemangat teman-teman atlet dalam bertanding di Porprov Paser,” ujarnya.

Ia menyebut kontingen Kukar diperkirakan mencapai 1.600 hingga 1.700 orang jika dihitung bersama Official. Sementara seluruh cabor yang diikuti Kukar disebut telah terakomodasi dalam pembiayaan pemerintah daerah.

“Semua cabor, 64 terakomodir dan dibiayai oleh pemerintah daerah Kutai Kartanegara,” katanya.

Dari sisi akomodasi, Andi menyebut sejumlah hotel juga telah disiapkan untuk menampung kontingen. Sedikitnya enam hotel telah dipesan dengan kapasitas hampir 150 kamar.

“Transport, uang saku, hotel, tadi hotel itu sudah enam. Pokoknya hampir 150 kamar yang sudah dipesan. Jadi sudah tidak ada masalah, harusnya tidak ada masalah,” jelasnya.

Selain itu, kebutuhan pakaian defile bagi atlet juga dipastikan masuk dalam persiapan kontingen. Andi menilai Kukar telah mempersiapkan kebutuhan keberangkatan dan pertandingan, meski terdapat keterbatasan pada pembiayaan TC mandiri.

“Tempat hotel sudah ready, uangnya sudah ready, terus peralatan lagi proses, insya Allah ready. Habis itu baju defile lagi proses, insya Allah ready. Harusnya tidak masalah, hanya kami memang kekurangannya tidak bisa membiayai TC mandiri, itu saja,” ucapnya.

Dua Atlet Masih Diluar Daerah

Dalam RDP tersebut juga dibahas persoalan dua atlet asal Kukar yang saat ini menempuh pendidikan di Surabaya. Keduanya berpotensi menghadapi persoalan pembiayaan keberangkatan karena berada di luar daerah.

Andi mengatakan Dispora diminta berkonsultasi dengan Inspektorat untuk memastikan mekanisme pembiayaan kedua atlet tersebut sesuai dengan ketentuan.

“Ada dua atlet itu orang Kukar, dia kuliahnya di Surabaya. Nah, itu seperti apa mekanismenya, kita juga nunggu hasil konsultasi Dispora ke Inspektorat untuk membiayai itu,” jelasnya.

Jika nantinya pembiayaan tersebut tidak dapat dilakukan melalui mekanisme anggaran pemerintah daerah, Andi menyebut pihaknya akan mencari alternatif agar kedua atlet tetap dapat mengikuti Porprov.

“Seandainya pun nanti ternyata itu melanggar aturan, nanti kita akan ada kebijakan-kebijakan lain. Entah nanti DPRD kita patungan dengan teman-teman untuk membiayai. Yang pasti terkait atlet yang dua itu tetap semangat saja, kami yakini tetap akan bertanding,” katanya.

TC Mandiri karena Keterbatasan Fiskal

Andi juga menjelaskan tidak adanya pembiayaan TC mandiri tidak terlepas dari kondisi fiskal daerah yang mengalami penyesuaian. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kukar, tetapi juga dirasakan pemerintah daerah di berbagai wilayah.

“Ini kan karena memang fiskal kita. Jadi bukan hanya dirasakan Kutai Kartanegara. Hampir semua, seluruh Indonesia kan ada pengurangan keuangan daerah,” ujarnya.

Meski demikian, ia memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap kebutuhan utama kontingen tetap berjalan, termasuk perlengkapan pertandingan dan BPJS atlet.

“Walaupun latihan mandiri, teknis keberangkatan sampai tanding dan lain-lainnya, saya rasa Kukar melebihi daerah lain. Kita sudah siap lahir batin,” katanya.

Andi juga menyampaikan permohonan maaf kepada para atlet terkait keterbatasan anggaran untuk TC.

“BPJS pun ditanggung oleh pemerintah daerah. Jadi saya mewakili DPRD Kutai Kartanegara juga minta maaf terhadap atlet karena keterkaitan masalah penganggaran itu. Tapi yang lainnya kita usahakan semaksimal mungkin,” ucapnya.

KONI Minta Administrasi Cabor Tertib

Sementara itu, Ketua KONI Kukar mengatakan persoalan utama yang diharapkan segera terealisasi adalah pencairan uang saku atlet sebelum keberangkatan.

“Intinya karena TC tidak ada. TC rata-rata TC mandiri semua. Kita berharap sama dengan DPRD, paling tidak H-1 atau H-3 sebelum berangkat, uang itu sudah masuk ke rekening para atlet,” ujarnya.

Selain pencairan uang saku, KONI juga mengingatkan seluruh cabor agar memperhatikan tata kelola administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Menurutnya, seluruh dokumen pertanggungjawaban atau SPJ dari cabor nantinya akan diverifikasi Dispora sebelum diteruskan kepada Inspektorat dan BPK.

“Kata kuncinya dari cabor. Karena nanti semua SPJ itu akan diverifikasi oleh teman-teman Dispora sebelum ke Inspektorat dan BPK. Kita harap semua cabor benar-benar melaksanakan SPJ dengan baik dan tertib,” katanya.

Terkait target prestasi, KONI Kukar masih mematok posisi tiga besar pada Porprov di Paser. Kukar diperkirakan mengikuti sekitar 63 dari 64 cabor yang dipertandingkan, dengan satu cabor yakni barongsai tidak diikuti.

“Targetnya kita masih tiga besar lah, insya Allah masih tiga besar. Melihat kondisi sekarang, melihat kondisi Porprov yang lalu, tiga besar insya Allah,” ujarnya.

KONI juga mengakui adanya penyesuaian pembiayaan akibat kondisi fiskal daerah. Pemangkasan anggaran, kata dia, tidak hanya terjadi pada KONI dan Dispora, tetapi juga dialami organisasi perangkat daerah lainnya.

“Yang jelas pasti ada pemangkasan dengan kondisi ini. Jangankan kita, KONI dan Dispora, semua OPD saja dipangkas, termasuk DPRD dipangkas,” katanya.

Penulis: Aulia Rahmatul Azizah