Akupedia.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan anggaran operasional untuk gubernur dan wakil gubernur, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan hingga tata rias, disusun sesuai aturan yang berlaku dan hingga kini belum digunakan sama sekali.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara, Ahmad Purbaya, mengatakan seluruh alokasi anggaran tersebut telah memiliki dasar regulasi yang jelas sebagai bagian dari penunjang tugas kepala daerah.

Menurutnya, anggaran pemeriksaan kesehatan mengacu pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2026. Dalam aturan itu, biaya kesehatan masuk dalam kategori belanja operasional penunjang tugas pemerintahan.

Selain itu, Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 juga memperbolehkan penganggaran medical check-up kepala daerah maksimal satu kali dalam setahun.

“Penganggaran pemeriksaan kesehatan ini memiliki dasar yang jelas dalam pedoman penyusunan APBD. Artinya, anggaran tersebut bersifat antisipatif untuk menjamin kesiapan fisik pimpinan dalam menjalankan tugas,” ujar Purbaya kepada wartawan, Selasa (5/5/2026).

Meski sudah dialokasikan dalam APBD, Purbaya memastikan hingga saat ini belum ada pencairan dana untuk kebutuhan pemeriksaan kesehatan maupun tata rias gubernur.

“Belum ada satu rupiah pun yang dikeluarkan, baik untuk tata rias maupun pemeriksaan kesehatan. Ini menunjukkan komitmen efisiensi dari Ibu Gubernur,” katanya.

Ia menegaskan, anggaran tersebut hanya disiapkan sebagai dana cadangan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dalam mendukung agenda resmi pemerintahan dan kegiatan kenegaraan.

Purbaya juga mengajak masyarakat untuk tetap fokus pada program pembangunan dan pelayanan publik yang tengah dijalankan pemerintah daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.

“Yang utama adalah bagaimana program pembangunan yang didorong Ibu Gubernur bisa berjalan sesuai harapan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Maluku Utara,” pungkasnya.