Akupedia.id – Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur kembali menuai sorotan. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi ulang kebijakan tersebut, mengingat potensi beban biaya yang bisa membengkak dan memberatkan masyarakat.
Menurut Bambang, pemindahan pusat pemerintahan ini berisiko memicu lonjakan pengeluaran untuk transportasi dan akomodasi, di samping infrastruktur pendukung yang masih jauh dari memadai. Ia menilai, perbedaan antara Jakarta dan IKN dari sisi aksesibilitas sangat mencolok.
Jakarta Dinilai Lebih Efisien
Bambang memaparkan, Jakarta sebagai ibu kota saat ini memiliki keunggulan yang sudah teruji. Dengan populasi harian sekitar 10 juta orang, kota ini didukung jaringan transportasi yang lengkap—mulai dari kereta, bus, hingga fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi.
“Pergerakan jutaan orang untuk urusan pemerintahan dan bisnis di Jakarta bisa dilakukan secara efisien dengan biaya terjangkau,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Senin (11/8/2025).
IKN Masih Jauh dari Siap
Sebaliknya, Bambang menilai IKN belum memiliki kesiapan serupa. Jika pusat pemerintahan dipindah, masyarakat dari berbagai daerah akan menghadapi tantangan besar, baik dari sisi biaya maupun kemudahan akses.
Ia memberikan ilustrasi perhitungan: jika 2 juta orang harus terbang ke IKN dengan tarif rata-rata Rp 1,5 juta, maka biaya transportasi per hari bisa mencapai Rp 3 triliun. Angka tersebut belum termasuk biaya penginapan, yang dapat membuat total pengeluaran masyarakat mencapai triliunan rupiah per tahun hanya untuk perjalanan dinas atau urusan pemerintahan.
Keterbatasan Infrastruktur di Kalimantan Timur
Bambang juga menyoroti kapasitas transportasi di wilayah tersebut. Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan saat ini hanya mampu menampung 30 pesawat. Sementara itu, bandara baru di IKN yang sedang dibangun diperkirakan hanya memiliki kapasitas 600 penumpang per hari.
“Bagaimana dengan masyarakat dari Sumatera, Sulawesi, Bali, atau NTT? Dengan keterbatasan ini, mau ditampung di mana dan pakai transportasi apa? Ini harus dikaji secara mendalam,” tegasnya.
Risiko Memberatkan Rakyat
Bambang menekankan, tanpa kajian matang, rencana ini justru berpotensi “menyulitkan dan menyengsarakan rakyat” karena beban biaya yang tidak realistis. Menurutnya, tujuan pemerataan pembangunan tidak boleh mengorbankan keterjangkauan dan kenyamanan masyarakat.
Kontroversi seputar IKN ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk memastikan bahwa ibu kota baru tidak hanya layak secara infrastruktur, tetapi juga ramah dari segi biaya dan aksesibilitas bagi seluruh warga negara.
