Akupedia.id, Jakarta – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lumajang Bergerak menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Lumajang pada Senin, 24 Maret 2025. Mereka menuntut pencabutan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru saja disahkan oleh DPR RI, karena dianggap membuka peluang bagi TNI untuk terlibat dalam ranah sipil.
Koordinator aksi, Sulaiman, menyatakan bahwa UU TNI yang baru disahkan dapat membuka pintu bagi TNI untuk kembali berperan dalam urusan sipil, yang menurut mereka merupakan langkah mundur bagi demokrasi Indonesia. Mereka khawatir hal ini dapat mengembalikan dwifungsi ABRI yang pernah diterapkan pada masa Orde Baru.
Selama aksi berlangsung, sempat terjadi ketegangan antara mahasiswa dan aparat keamanan. Mahasiswa mencoba melompati pagar gedung DPRD untuk bertemu langsung dengan anggota dewan, namun dihalangi oleh petugas keamanan yang berjaga. Situasi memanas dengan adanya aksi saling dorong dan pembakaran ban bekas sebagai bentuk protes.
Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Oktafiani, akhirnya menemui para demonstran dan menerima tuntutan mereka. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti.
Aksi penolakan terhadap UU TNI tidak hanya terjadi di Lumajang. Di Palangkaraya, mahasiswa juga menggelar demonstrasi serupa dengan menurunkan bendera setengah tiang di depan gedung DPRD sebagai simbol protes. Mereka menuntut agar UU TNI dibatalkan karena dianggap dapat menghidupkan kembali dwifungsi TNI yang mengancam supremasi sipil.
Gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat menunjukkan kekhawatiran yang mendalam terhadap implikasi UU TNI yang baru disahkan. Mereka berharap pemerintah dan DPR RI dapat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut demi menjaga prinsip demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia.
Penulis: FebriaDV
