Akupedia.id – Indonesia mencatatkan capaian penting di panggung internasional setelah resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk masa jabatan tahun 2026. Penetapan ini bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB sejak dibentuk pada 2006.
Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri RI, keputusan tersebut diambil dalam pertemuan resmi Dewan HAM PBB yang digelar di Jenewa pada 8 Januari 2026. Pertemuan ini sekaligus menjadi organizational meeting pertama Dewan HAM PBB pada tahun berjalan.
Sebelumnya, negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) telah menyepakati pencalonan Indonesia melalui mekanisme pemilihan kawasan. Kesepakatan tersebut diumumkan Kementerian Luar Negeri RI pada 23 Desember 2025, menandai dukungan regional yang solid bagi Indonesia.
Dalam proses pencalonan hingga penetapan, pemerintah Indonesia melakukan langkah diplomasi intensif. Di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri, seluruh perwakilan RI di luar negeri digerakkan untuk melakukan pendekatan strategis, termasuk komunikasi aktif dengan negara-negara sahabat di Jakarta. Upaya ini sejalan dengan arahan pimpinan nasional untuk memperkuat peran Indonesia dalam forum multilateral.
Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa memegang peranan kunci dalam proses ini, dengan dukungan dari PTRI New York serta perwakilan RI lainnya di berbagai negara.
Posisi Presiden Dewan HAM PBB 2026 akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro. Ia dikenal memiliki rekam jejak panjang di dunia diplomasi, termasuk pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
Selama 2026, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses kerja Dewan HAM PBB sesuai agenda tahunan lembaga tersebut. Pemerintah menegaskan, kepemimpinan ini akan dijalankan secara objektif, inklusif, dan berimbang dalam menangani berbagai isu hak asasi manusia global.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen menjunjung tinggi prinsip imparsialitas, transparansi, dan objektivitas. Fokus utama presidensi Indonesia adalah membangun kepercayaan, memperkuat dialog lintas kawasan, serta mendorong partisipasi konstruktif seluruh pemangku kepentingan.
Indonesia mengusung tema “A Presidency for All”, yang mencerminkan tekad untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, dan menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB sebagai bagian penting dari sistem multilateral global.
Presidensi 2026 menjadi yang pertama bagi Indonesia sejak Dewan HAM PBB berdiri. Sebelumnya, Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB, yakni pada 2009 dan 2024. Bahkan sebelum Dewan HAM PBB dibentuk, Indonesia juga pernah memimpin Komisi HAM PBB pada 2005 melalui Duta Besar Makarim Wibisono.
